PDI Perjuangan Pasang Badan: Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Singgung Era Orde Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan kepada DPRD. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berkomitmen pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut Hasto, keputusan ini diambil berdasarkan suara dari bawah yang dihimpun melalui mekanisme internal partai. 

“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” ujar Hasto saat berada di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).

Hasto menjelaskan bahwa kekhawatiran utama PDI Perjuangan adalah kembalinya pola kepemimpinan seperti era Orde Baru. 

Pada masa itu, kekuasaan yang tersentralisasi terbukti membatasi ruang gerak rakyat dan memicu krisis kepercayaan terhadap pemimpin. 

Ia menilai, pemimpin yang tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat cenderung akan bersikap otoriter dan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa semangat Reformasi adalah memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin melalui pilihan rakyat. 

“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” tambahnya.

Meski demikian, Hasto tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan dalam sistem Pilkada langsung saat ini, termasuk tingginya biaya politik dan maraknya politik uang. 

Namun bagi PDI Perjuangan, solusinya bukan dengan mengubah sistem menjadi tidak langsung, melainkan dengan memperkuat aturan internal dan semangat gotong royong untuk menekan ongkos politik.

Ia juga menjamin bahwa di internal PDI Perjuangan, rekomendasi untuk calon kepala daerah tidak diperjualbelikan. Jika ada kader yang kedapatan menyalahgunakan wewenang atau bermain "mahar" politik, partai tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berat, bahkan pemecatan.

Selain itu, dalam menempatkan kadernya, PDI Perjuangan memiliki strategi khusus untuk memperkuat wilayah-wilayah krusial, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan negara, hingga wilayah strategis di Papua.

Hasto menutup dengan peringatan bahwa memaksakan Pilkada melalui DPRD hanya akan menciptakan jurang pemisah antara kehendak masyarakat dengan sistem politik yang berjalan. 

Ia menilai biaya politik yang mahal saat ini lebih disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. (ant/dpi)