Bila Thomas di BI, Purbaya Beberkan Status Tommy di Pemerintah: Sudah Independen

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa jika Wakil Menteri Keuangan Thomas (Tommy) Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), maka statusnya bukan lagi representasi pemerintah, melainkan pejabat independen dalam otoritas moneter.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya merespons dinamika bursa Deputi Gubernur BI yang muncul setelah pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisi tiga nama calon ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Enggak, harusnya begitu masuk ke BI udah dia independen, bukan elemen pemerintah bukan,” ujar Purbaya di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Purbaya menegaskan perbedaan antara pejabat BI dengan kehadiran formal pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.

“Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan di undang-undangnya. Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan independen kelihatannya,” katanya.

Meski dinamika pertukaran pejabat antara fiskal dan moneter mencuat, Purbaya mengaku tidak mengetahui alasan teknis di balik pengajuan nama Thomas dan pengunduran diri Juda Agung.

Baca Juga

Inflasi Terkendali di Tengah Lebaran, BI Klaim Sinergi Pemerintah Jadi Kunci Harga Tetap Stabil

“Saya nggak tahu, kan bukan saya yang mindahin,” tuturnya ketika ditanya soal alasan pertukaran.

Ketika ditanya apakah terdapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait perpindahan tersebut, Purbaya menjawab santai. “Saya nggak tahu, saya terima nasib aja,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah telah mengajukan tiga nama kandidat Deputi Gubernur BI melalui Surpres menyusul pengunduran diri Juda Agung. Salah satu nama yang diajukan adalah Thomas Djiwandono.

“Ini yang kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan Surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test gitu,” ujar Prasetyo.

Bursa Deputi Gubernur BI menjadi sorotan karena jabatan tersebut memegang peran strategis dalam bauran kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. DPR akan melakukan fit and proper test sebelum memutuskan pejabat definitif. (agr/aag)