Bupati Pati Kena OTT KPK, Ini Sepak Terjang Sudewo di Dunia Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Pati, Sudewo kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Seni (19/1/2026). Sontak, kabar ini begitu menyedot perhatian publik hingga menuai komentar dari elite politik.

Lantas, siapa sosok sebenarnya Bupati Pati, Sudewo? Bagaimana sepak terjangnya di dunia politik?

Sudewo merupakan politikus kelahiran Pati, 11 Oktober 1968. Sudewo mengemban Pendidikan SD Negeri 1 Slungkep, SMP Negeri 1 Kayen, dan SMA Negeri 1 Pati.

Kemudian, ia menamatkan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993, lalu meraih gelar S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Setelah menyelesaikan studi, Sudewo memulai karier di sektor konstruksi sebagai pegawai di PT Jaya Construction selama tahun 1993-1994.

Kemudian Sudewo beralih ke jalur pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995.

Baca Juga

Mangkir Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Kembali Diperiksa KPK

Pada 2002, Sudewo pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono, tetapi gagal meraih kemenangan.

Setelah itu, Sudewo semakin aktif dan sempat menjadi koordinator tim sukses Pilkada Jatim 2005 dan koordinator tim sukses Pilgub Jateng pada 2008.

Sudewo kemudian dipercaya menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada tahun 2019.

Karier politiknya semakin kuat saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yaitu 2009-2013 dan 2019-2024.

Puncaknya pada Pemilu 2024, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025-2030, didampingi oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Sumber :

• ANTARA

Pernak-pernik Peristiwa saat Sudewo Jadi Bupati Pati

Sudewo saat jadi Bupati Pati pernah didesak masyarakat untuk mundur.

Hal itu terjadi karena pada saat itu, Sudewo mengeluarkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kebijakan itu pun berujung kemarahan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Sudewo mundur dari posisinya.

Puluhan ribu masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatan Bupati Pati.