Wacana Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Buatan Trump, Ini Kata Istana

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final terkait keikutsertaan dalam dewan perdamaian internasional yang digagas untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza.

Istana menegaskan, setiap langkah diplomatik akan ditempuh secara hati-hati dan berbasis prosedur formal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah masih menelaah secara administratif status Indonesia dalam forum tersebut, termasuk memastikan adanya undangan resmi dan kejelasan posisi keanggotaan.

“Ya kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung. Tapi kalau kita sudah bergabung atau belum posisinya sampai saat ini secara formilnya eh nanti kami cek ya formilnya ya,” ujar Prasetyo kepada wartawan, di Ruang Pers Istana, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak ingin bersikap tergesa-gesa dalam merespons inisiatif internasional yang menyangkut konflik bersenjata dan isu kemanusiaan sensitif seperti Gaza. Menurutnya, kehati-hatian menjadi kunci agar setiap keputusan sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Meski demikian, secara substansi dan arah kebijakan, Prasetyo memastikan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap setiap upaya yang bertujuan menghentikan konflik dan penderitaan warga sipil.

“Tapi kalau secara apa namanya kehendak, tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pembentukan maupun partisipasi dalam dewan perdamaian tersebut adalah untuk mempercepat terciptanya perdamaian dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.

“Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” tegas Prasetyo.

Lebih jauh, Prasetyo menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten berada di garis depan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong gencatan senjata melalui berbagai forum internasional.

Setiap langkah diplomatik yang diambil, kata dia, akan tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi.

Pemerintah, imbuhnya, menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menjalankan diplomasi, khususnya komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai informasi, Indonesia bersama sejumlah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sebelumnya disebut-sebut sepakat bergabung dalam “Dewan Perdamaian” yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun hingga kini, pemerintah menegaskan status keikutsertaan Indonesia masih menunggu kepastian formal.(agr/raa)