MPR Terima Ketua Parlemen Korea Selatan, Bahas soal WNI Penolong Korban Kebakaran

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengungkap sejumlah poin usai menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Wu Won-shik di Gedung MPR RI.

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral, aksi heroik warga negara Indonesia di Korea Selatan, hingga persoalan investasi.

“Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat baru saja menerima Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Yang Mulia Bapak Wu Won-shik, dengan anggota parlemen yang mendampingi beliau,” kata Ahmad Muzani dalam konferensi pers, Kamis (22/1/2026).

Muzani mengatakan pertemuan berlangsung dalam suasana hangat. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Korea Selatan selama ini telah terjalin di berbagai sektor.

“Pertemuan berlangsung hangat, bahkan penuh canda karena keakraban dan hubungan yang baik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wu Won-shik menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara yang telah berjalan tetap dijaga dan ditingkatkan, terutama di bidang perdagangan, ekonomi, investasi, dan kebudayaan.

“Hubungan yang sudah cukup bagus, akrab di berbagai macam tingkat perdagangan, ekonomi, investasi, bahkan kebudayaan makin hari makin menunjukkan keakraban,” kata Muzani.

Selain itu, Ketua Parlemen Korea Selatan juga menyinggung peristiwa kebakaran di salah satu provinsi di Korea Selatan yang melibatkan warga negara Indonesia bernama Sugianto.

“Disampaikan juga bahwa ada warga negara Indonesia namanya Sugianto, pada saat terjadi kebakaran di salah satu provinsi Korea Selatan, telah berhasil membantu dan menolong banyak orang tua di Korea Selatan dari jebakan api kebakaran,” ujar Muzani.

Menurut Muzani, tindakan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Korea Selatan.

“Bahkan Presiden Korea Selatan telah memanggilnya, mengundang untuk mendapatkan kehormatan di Istana Biru di Seoul,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Wu Won-shik juga menyampaikan adanya sejumlah persoalan yang dihadapi perusahaan dan investor Korea Selatan di Indonesia. Muzani mengakui persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti.

“Di antara banyak perusahaan Korea Selatan, termasuk investor Korea Selatan yang ada di Indonesia, juga ada beberapa persoalan atau masalah,” ucapnya.

Ia menyebut penyelesaian persoalan tersebut memerlukan koordinasi lintas pihak.

“Harapannya persoalan tersebut bisa dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan sehingga investasi yang selama ini sudah berjalan antara Korea Selatan dengan Indonesia bisa bertambah baik dan bertambah lancar lagi,” kata Muzani.

Merespons pertanyaan terkait gangguan terhadap investor Korea Selatan di lapangan, Muzani membenarkan adanya persoalan yang terjadi di tingkat kebijakan maupun daerah.

“Ada masalah yang bisa diselesaikan di tingkat pemangku kebijakan dan kami bisa membantu untuk mengkomunikasikan dengan menteri dan kementerian terkait,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan tidak semua persoalan bisa diselesaikan di tingkat pusat.

“Tapi ada juga masalah yang terjadinya di lapangan yang tentu saja harus ditangani di tingkat lokal,” tambahnya.

Terkait pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Muzani memastikan proses di MPR telah rampung dan kini tinggal dikomunikasikan dengan Presiden RI.

“PPHN pembahasannya di MPR sudah selesai,” tegas Muzani.

Ia menyebut konsep PPHN telah disepakati seluruh fraksi di MPR sejak akhir Agustus.

“Sebagai sebuah konsep pokok-pokok haluan negara, kami anggap selesai dan itu sudah diputuskan, diterima oleh semua fraksi yang ada di MPR,” katanya.

Menurut Muzani, pimpinan MPR saat ini masih mencari waktu untuk bertemu Presiden guna membahas kelanjutan bentuk hukum PPHN.

“Sekarang sedang akan kami komunikasikan dengan presiden untuk didiskusikan bersama,” pungkasnya.(rpi/raa)