Prabowo di Davos: Indonesia Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Tak Ada Kompromi untuk Pelanggar Hukum

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintahannya menjalankan penegakan hukum paling tegas dan paling berani sepanjang sejarah Indonesia.

Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Prabowo membeberkan langkah keras negara dalam memberantas praktik ilegal di sektor sumber daya alam.

Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup sedikitnya 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat ribuan aktivitas serupa yang menjadi target penindakan lanjutan.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, dikutip Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya simbolik, tetapi menyasar langsung penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam satu tahun masa pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal.

Baca Juga

Satu Tahun Perjalanan, Danantara Komitmen Perkuat Fondasi Generasi Indonesia

Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti menguasai lahan seluas 1,01 juta hektare dengan membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Prabowo juga menyinggung keberhasilan aparat penegak hukum dalam membongkar praktik penyelewengan besar di sektor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan supremasi hukum.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, jumlah korporasi yang diduga terlibat pelanggaran hukum bahkan mencapai 666 perusahaan. Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan mundur atau berkompromi dalam menegakkan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegas Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia menempatkan penegakan hukum dan kedaulatan sumber daya alam sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan nasional. (agr)