Pemerintah Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Bencana Sumatera-Aceh, Aktivis 98 Sebut Jadi Bukti Tegasnya Prabowo

Tak hanya itu, bukti penindakan perusahaan yang melanggar aturan juga tegas disampaikan Prabowo saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Swiss beberapa waktu lalu.

Namun, hal tersebut terbuktikan dengan langkah tegas pemerintah Prabowo yang mencabut izin 28 perusahaan dan menantang para kaum penyuap.

Dia juga mengatakan bahwa banyak aktivis LSM yang ragu menanggapi kebijakan tersebut. 

Namun, kata Haris, hal tersebut wajar terjadi mengingat adanya langkah tidak tegas pemerintahan ketika berhadapan dengan segilintir penguasa kapital pada era sebelumnya.

"Di era sebelumnya, persepsi palsu dibentuk untuk menyandera dan meneror pemerintah, misalnya pertama, jika tegas menutup perusahaan nakal tersebut nanti berakibat pada PHK masal, industrinya ditutup, rakyat jadi korban. Kedua, nanti mereka yang punya duit itu dapat melakukan perlawanan balik untuk menjatuhkan pemerintah. Ketiga, pemerintah dan penegak hukum disuap agar tidak tegas menindak pengusaha nakal tersebut," jelas Haris.

Haris turut memaparkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK 2024) yang menunjukkan luas kawasan hutan Indonesia sampai tahun 2024 mencapai 92,5 juta hektar. 

Sementara luas lahan hutan yang mengalami alih fungsi mencapai 61,7 juta hektar, dibagi ke dalam hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konservasi.

"Rakyat bersama Presiden Prabowo mengembalikan fungsi dan tujuan bernegara sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Selama ini, negara dan pemerintahan seperti berjalan tanpa konstitusi dan hukum, terutama ketika berhadapan dengan kaum serakahnomic, Point of no return," pungkasnya.(raa)