Yuk Mengenal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Siapa yang tak kenal PDI Perjuangan? PDIP saat ini diketahui sebagai penguasa kursi pemerintahan karena mampu memenangi Pemilu 2019, baik itu perolehan kursi di DPR RI ataupun tahta kepresidenan. Tercatat sudah dua periode PDIP berada di koalisi pemerintahan Indonesia. 

Menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, PDIP memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Berikut adalah sejarah singkat dari PDI Perjuangan.

1. Sejarah Singkat PDI Perjuangan

Dilansir dari situs resmi PDIP, sejarah PDIP diawali dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927. 

Barulah pada masa Orde Baru nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mencuat, dimana Presiden Soeharto menerapkan kebijakan politik sistem 3 partai yang memaksakan PNI untuk meleburkan diri menjadi kesatuan Partai Demokrasi Indonesia. 

Tak hanya PNI, semua partai yang beraliran nasionalis seperti Partai Murba, Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik Indonesia juga dipaksa meleburkan diri menjadi kesatuan Partai Demokrasi Indonesia.

Baca Juga

Kritik PDI Perjuangan Soal MBG Disorot, Pengamat Dorong Fokus pada Manfaat untuk Rakyat

Fusi lima partai politik tersebut berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDIP.

Sejak awal terbentuk, PDI terus mengalami konflik internal karena campur tangan pemerintahan Orde Baru saat itu. Untuk mengatasi konflik ini, anak dari Soekarno, Megawati Soekarnoputri terus didorong untuk menjadi ketua umum PDI.

Pemerintahan Soeharto saat itu tak tinggal diam, mereka menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, yang membuat Megawati Soekarnoputri secara de facto dinobatkan sebagai ketua umum DPP PDI periode 1993-1998. Barulah pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Melihat perkembangan PDI yang membahayakan pemerintahan Indonesia saat itu, akhirnya pada 15 Juli 1996 pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Barulah peristiwa yang benar-benar mengubah PDI terjadi pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Tak berselang lama, muncul kelompok berkaus merah kubu Suryadi yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, mereka berniat merebut kantor DPP PDI dari pendukung Megawati Soekarnoputri. Bentrokan pun tak terhindarkan, peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.

PDI kemudian terpecah menjadi dua fraksi, fraksi pimpinan Megawati dan fraksi pimpinan Suryadi. Namun, pemerintahan Orde Baru hanya mengakui PDI pimpinan Suryadi. 

Dua tahun kemudian, pemerintahan Orde Baru runtuh, hal ini ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998.

Menyusul pengunduran diri Soeharto, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, ia menambahkan kata "perjuangan" demi membedakan fraksi partainya dari fraksi Suryadi. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP pada 1999.

2. Kepesertaan Pemilu

Sejak didirikan, PDI tidak pernah mengulangi kejayaan PNI dalam kepesertaan pemilu. Tercatat pada Pemilu 1977, PDI hanya memperoleh 29 kursi dengan persentase 8,6 persen suara. Parahnya lagi, PDI tidak mencatatkan satu kemenangan pun di level provinsi.

Raihan negatif ini terulang lagi pada Pemilu 1982, dimana PDI hanya memperoleh 24 kursi dengan persentase 7,88 persen suara. Hal ini terpaut jauh dengan Partai Golkar, yang berhasil mendapatkan 242 kursi dengan persentase 64,34 persen suara.

Barulah pada Pemilu 1987, PDI mengalami peningkatan dengan memperoleh 40 kursi dengan persentase 10,93 persen suara. Selanjutnya, pada Pemilu 1992 PDI kembali mengalami peningkatan dengan memperoleh 56 kursi dengan persentase 14,89 persen suara.

Pada pemilu 1997 tepatnya setelah Peristiwa Kudatuli, PDI pimpinan Megawati yang tak diakui pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan, PDI pimpinan Suryadi sendiri hanya memperoleh 11 kursi dengan persentase 3,06 suara.

Setelah runtuhnya masa Orde Baru pada 1998, pemilu direncanakan akan diselenggarakan pada 2002. Namun, atas desakan publik untuk mengadakan reformasi terhadap hal yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari 2002 ke 1999.

PDIP sebagai partai yang baru dibentuk mampu memenangi Pemilu 1999 dengan memperoleh 153 kursi dengan persentase 33,74 suara. Saingan terdekat yaitu Partai Golkar mengalami penurunan signifikan dengan memperoleh 120 kursi, sebelumnya pada Pemilu 1997 Partai Golkar memperoleh 325 kursi.

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia).
Setelahnya, pemilu kembali diadakan pada 2004. Pro dan kontra kenaikan Megawati menjadi Presiden Indonesia ke-5 mempengaruhi hasil pemilu ini. PDIP hanya mampu meraih 109 kursi dengan persentase 18,53 persen suara, mengalami penurunan yang cukup besar yakni 15,21 persen suara.

Pada pemilu 2009, tren penurunan PDIP masih berlanjut. Kali ini mereka hanya mampu meraih 94 kursi dengan persentase 14,03 persen suara, turun 4,5 persen suara dari pemilu 2004.

Barulah kenaikan terjadi pada Pemilu 2014, PDIP yang memenangkan Pemilu 2014 memperoleh 109 kursi dengan persentase 18,95 suara. Terakhir, pada Pemilu 2019 PDIP kembali memenangkan pemilu, dengan memperoleh 128 kursi dengan persentase 19,33 suara.

3. Tokoh-Tokoh dari PDI Perjuangan

a. Megawati Soekarnoputri

Megawati merupakan sosok yang paling berjasa bagi PDI ataupun PDI Perjuangan, ia melepaskan jerat pemerintahan Orde Baru pada tubuh PDI, lalu kemudian mendirikan PDIP yang sekarang menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia.

Setelah keruntuhan Orde Baru, nama Megawati begitu melejit sampai akhirnya ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-8 dengan Presiden Abdurrahman Wahid pada 21 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. 

Kemudian dengan segala pro dan kontra, ia naik tahta menjadi Presiden Indonesia ke-5 pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Sampai saat ini, Megawati masih tercatat sebagai ketua umum PDIP.

b. Joko Widodo

Siapa yang tak kenal Presiden Indonesia saat ini ? Joko Widodo merupakan salah satu presiden yang sukses menjabat selama dua periode, tercatat Jokowi mulai menjabat dari 20 Oktober 2014 hingga saat ini.

Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur.

Nama Jokowi mulai dikenal pada saat ia menjadi Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.

c. Puan Maharani

Puan yang merupakan anak dari Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu tonggak dari PDIP saat ini.

Puan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, sekaligus membuat ia menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator.

Saat ini Puan menjabat sebagai Ketua DPR RI, terhitung semenjak 1 Oktober 2019. Puan digadang-gadang akan ikut bertarung pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 sebagai wakil dari fraksi PDIP. (mg3/ito)