Eks Wamenlu Dino Patti Djalal Beri 6 Saran Tegas agar Indonesia Tak Terjebak Board of Peace Donald Trump

Menurutnya, Indonesia memang memiliki rekam jejak kuat dalam pasukan perdamaian dunia, namun keikutsertaan harus berdasarkan mandat jelas.

“Jangan sampai Indonesia seolah jadi satpam proyek properti orang lain,” kata Dino.

Ia juga menolak keras jika Indonesia diminta melucuti senjata Hamas. “Itu bukan misi TNI dan bisa membuat kita bentrok dengan rakyat Palestina,” ujarnya.

4. Gaza butuh solusi politik, bukan proyek bisnis

Saran keempat Dino menyoroti konsep pembangunan ulang Gaza yang dinilainya terlalu berorientasi ekonomi dan bisnis.

“Yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan sosial,” tegasnya.

Baca Juga

Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan 11 Dubes Negara Sahabat, Jepang hingga Malaysia Masuk Daftar

Menurut Dino, trauma akibat puluhan ribu korban jiwa tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan dan keadilan politik adalah fondasi utama bagi perdamaian jangka panjang.

5. Pastikan komitmen terhadap solusi dua negara

Saran kelima, Dino menekankan bahwa Indonesia harus tegas memastikan Board of Peace berkomitmen pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina.

Jika tidak ada kejelasan arah tersebut, Dino menilai Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar dari forum itu dalam satu hingga dua tahun ke depan.

6. Indonesia harus kritis, bukan anggota pasif

Saran keenam sekaligus penutup, Dino menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi anggota yang pasif dan penurut dalam Board of Peace.

“Indonesia harus menjadi anggota yang kritis dan independen. Kalau merasa dimanfaatkan, kita sebaiknya segera cabut,” katanya.

Ia menambahkan, langkah keluar dimungkinkan sesuai Pasal 2.4 Piagam Board of Peace, sehingga Indonesia tidak perlu merasa terikat secara mutlak.

Dino berharap enam saran ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace benar-benar memperkuat peran diplomasi perdamaian, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional. (nsp)