Eks Wamenlu Dino Patti Djalal Beri 6 Saran Tegas agar Indonesia Tak Terjebak Board of Peace Donald Trump

Jakarta, tvOnenews.com – Dino Patti Djalal Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan juga Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, memberikan enam saran strategis kepada pemerintah terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, forum perdamaian global yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Dino, meskipun Indonesia telah resmi masuk dalam forum tersebut, keikutsertaan itu harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi agar tidak menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.

“Bebas aktif itu artinya kita tidak menjadi antek siapa pun. Kita harus tetap independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Dino dalam pernyataannya, Senin (26/1/2026).

Dino menilai Board of Peace menyimpan potensi penyimpangan tujuan jika berubah menjadi alat kepentingan politik tertentu. Karena itu, Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus atau bersikap pasif dalam forum tersebut.

“Karena Indonesia sudah terlanjur masuk, maka harus ada langkah antisipatif sejak awal,” katanya.

Berikut enam saran utama Dino Patti Djalal kepada pemerintah Indonesia:

Baca Juga

Trump Mendadak Tinggalkan Camp David, Ketegangan Timur Tengah Meningkat

1. Siapkan opsi keluar dan tolak beban finansial tidak masuk akal

Saran pertama Dino adalah pentingnya Indonesia selalu memiliki opsi keluar dari Board of Peace jika forum tersebut menyimpang dari misi perdamaian.

“Kalau Board of Peace melenceng atau malah mengecilkan peran perdamaian, sebaiknya kita keluar,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terbebani kewajiban finansial yang tidak rasional. Dino menolak keras wacana iuran keanggotaan permanen sebesar 1 miliar dolar AS.

“Itu 500 kali lipat dari iuran tahunan Indonesia ke PBB. Tidak masuk akal,” ujarnya.

2. Tetap pegang prinsip bebas aktif dalam isu Gaza

Saran kedua berkaitan langsung dengan konflik Gaza. Dino menilai Indonesia harus tetap konsisten membela hak rakyat Palestina tanpa terjebak pada kepentingan geopolitik negara tertentu.

Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari solusi yang bertentangan dengan hukum internasional maupun nilai kemanusiaan.

3. Kontribusi pasukan perdamaian harus dengan syarat Indonesia

Saran ketiga, Dino menyoroti kemungkinan permintaan kontribusi pasukan Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Menurutnya, Indonesia memang memiliki rekam jejak kuat dalam pasukan perdamaian dunia, namun keikutsertaan harus berdasarkan mandat jelas.

“Jangan sampai Indonesia seolah jadi satpam proyek properti orang lain,” kata Dino.

Ia juga menolak keras jika Indonesia diminta melucuti senjata Hamas. “Itu bukan misi TNI dan bisa membuat kita bentrok dengan rakyat Palestina,” ujarnya.

4. Gaza butuh solusi politik, bukan proyek bisnis

Saran keempat Dino menyoroti konsep pembangunan ulang Gaza yang dinilainya terlalu berorientasi ekonomi dan bisnis.

“Yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan sosial,” tegasnya.

Menurut Dino, trauma akibat puluhan ribu korban jiwa tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan dan keadilan politik adalah fondasi utama bagi perdamaian jangka panjang.

5. Pastikan komitmen terhadap solusi dua negara

Saran kelima, Dino menekankan bahwa Indonesia harus tegas memastikan Board of Peace berkomitmen pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina.

Jika tidak ada kejelasan arah tersebut, Dino menilai Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar dari forum itu dalam satu hingga dua tahun ke depan.

6. Indonesia harus kritis, bukan anggota pasif

Saran keenam sekaligus penutup, Dino menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi anggota yang pasif dan penurut dalam Board of Peace.

“Indonesia harus menjadi anggota yang kritis dan independen. Kalau merasa dimanfaatkan, kita sebaiknya segera cabut,” katanya.

Ia menambahkan, langkah keluar dimungkinkan sesuai Pasal 2.4 Piagam Board of Peace, sehingga Indonesia tidak perlu merasa terikat secara mutlak.

Dino berharap enam saran ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace benar-benar memperkuat peran diplomasi perdamaian, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional. (nsp)