29 Desa Hilang Diterjang Banjir dan Longsor, Mendes Sebut Ada yang Berubah Jadi Sungai

Jakarta, tvOnenews.com – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghapus wilayah desa secara permanen.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan, puluhan desa di Aceh dan Sumatera Utara kini dinyatakan hilang akibat bencana.

Hal itu disampaikan Yandri saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan, desa yang hilang bukan sekadar rusak, tetapi wilayahnya sudah tidak lagi ada.

“Desa yang wilayahnya hilang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Yandri.

Ia menjelaskan, desa-desa tersebut kehilangan wilayah kerja pemerintahan hingga sarana prasarana pelayanan publik akibat banjir dan longsor.

“Desa yang hilang adalah desa wilayah kerja, sarana prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik hilang terdampak bencana banjir dan longsor,” ujarnya.

Bahkan, Yandri menyebut ada desa yang berubah fungsi menjadi aliran sungai akibat pergeseran alur saat banjir besar melanda.

“Desa-desanya ada yang menjadi sungai, Pak Ketua. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang,” ungkapnya.

Meski wilayah desa lenyap, Yandri menegaskan penduduk dan aparatur desa masih ada dan kini mengungsi.

“Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi,” katanya.

Berdasarkan data terakhir per 12 Januari 2026, tercatat sebanyak 29 desa di enam kabupaten/kota kehilangan wilayahnya akibat bencana.

“Jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota,” ujar Yandri.

Rinciannya, sebanyak 21 desa berada di Provinsi Aceh dan delapan desa di Sumatera Utara. Sementara di Sumatera Barat, tidak ditemukan desa yang wilayahnya hilang.

“Di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah enggak ada sama sekali. Di Sumut ada 8 desa,” jelasnya.

Yandri mengakui penanganan desa yang hilang ini menjadi pekerjaan rumah terberat bagi Kementerian Desa.

“Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” ucapnya.

Untuk penanganan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari koordinasi lintas kementerian hingga relokasi desa ke wilayah yang aman.

“Kami mengoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga, karena kami tetap mengacu kepada Keppres Nomor 1 Tahun 2026 di mana Pak Mendagri sebagai Ketua Satgas,” kata Yandri.

Langkah lainnya meliputi pemetaan ulang desa, penyediaan lahan relokasi, hingga rekonstruksi sarana dan prasarana dasar.

“Untuk memastikan bahwa kalau terjadi relokasi, desanya aman, tidak lagi terancam banjir atau longsor,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pemulihan ekonomi desa melalui penguatan UMKM, BUMDes, koperasi desa, hingga pasar desa.

“Pemulihan ekonomi ini penting di tingkat desa nanti,” pungkasnya.

(rpi/ree)