Petinggi OJK–BEI Mundur Beruntun, Ekonom Unand Ingatkan Risiko Kekosongan Kendali IHSG

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang pengunduran diri di puncak lembaga pengawas dan penyelenggara pasar modal dinilai berpotensi memperkeruh pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) apabila pasar menangkapnya sebagai sinyal melemahnya kendali institusional dan ketidakpastian arah kebijakan.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai momentum tersebut terjadi di saat yang sensitif, ketika investor global semakin mencermati isu investability Indonesia menjelang evaluasi MSCI pada Mei 2026.

“Mundurnya petinggi OJK dan BEI bisa memperkeruh IHSG jika pasar membaca peristiwa itu sebagai kekosongan kendali dan ketidakpastian kebijakan, terutama ketika investor global sudah sensitif terhadap isu investability dan tenggat evaluasi MSCI pada Mei 2026,” ujar Syafruddin saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (31/1/2026).

Sumber :

• Muhammad Heriyanto-Antara

Ia menjelaskan, dalam kondisi institusional yang tampak goyah, pasar cenderung menaikkan premi risiko. Investor membutuhkan kepastian aturan, konsistensi penegakan, serta stabilitas kelembagaan sebagai fondasi utama pasar modal.

“Pasar biasanya menaikkan premi risiko saat sinyal institusional tampak goyah, karena investor menuntut kepastian aturan, penegakan, dan stabilitas kelembagaan sebagai pondasi pasar modal,” katanya.

Baca Juga

Transparansi dalam Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via hingga 31 Oktober 2026

Namun di sisi lain, Syafruddin menilai pengunduran diri massal tersebut juga dapat dimaknai sebagai peluang untuk melakukan reset kebijakan, jika segera diikuti langkah reformasi yang konkret dan terukur.

Menurutnya, dampak negatif dapat ditekan bila otoritas bergerak cepat menghadirkan perubahan yang bisa diuji oleh pasar.

“Pada saat yang sama, pengunduran diri massal juga bisa menjadi angin segar jika otoritas segera mengubahnya menjadi reset yang menghasilkan paket reform yang terukur,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah agenda yang dinilai krusial, mulai dari perbaikan transparansi kepemilikan saham, konsistensi data free float, penertiban perilaku pasar yang merusak mekanisme pembentukan harga, hingga implementasi kebijakan kenaikan free float minimum yang terbukti berkorelasi dengan perbaikan likuiditas.

Syafruddin menegaskan, secara teori sinyal, langkah yang mahal secara reputasi seperti pengunduran diri pejabat puncak hanya akan efektif jika diikuti bukti nyata yang dapat diverifikasi pasar.