Lima Jam Para Tokoh Berdiskusi dengan Presiden Prabowo di Kertanegara, Abraham Samad Beberkan Isi Obrolannya

Terkait itu, Abraham Samad jelaskan, empat hal yang harus menjadi perhatian, merujuk pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC.

Empat hal dimaksud adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).

Dalam pertemuan itu, kata Abraham Samad, Prabowo sempat melontarkan pertanyaan mengapa KPK tidak seperti dulu lagi.

Kemudian, ia pun menjelaskan semua ini terjadi karena payung hukum KPK diubah pada tahun 2019. Banyak pihak menilai revisi UU KPK melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Apalagi, kelembagaan KPK tidak lagi independen karena kini sudah di bawah eksekutif.

"Kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan di bawah rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan ratifikasi harusnya kita ikut," ucapnya.

Baca Juga

Budi Arie: Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

Kemudian, ia juga mempersoalkan seleksi Pimpinan KPK di masa lalu karena mengabaikan masukan masyarakat. Dalam hal ini dia menyoroti Pimpinan KPK Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar yang tersangkut masalah etik. Bahkan, Firli menjadi tersangka di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan- meskipun kasusnya mandek.

Sebelum terpilih menjadi Pimpinan KPK 2019-2024, nama Firli tidak mendapat rekomendasi dari masyarakat lantaran diduga sempat membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

"Integritasnya dan moralitasnya hancur, tapi tetap dipilih. Itu rekrutmen yang bermasalah," bebernya.

Kemudian, dalam pertemuan dengan Prabowo, Abraham Samad menyampaikan pula pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dengan dalih tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Samad menilai tes yang dilakukan dalam rangka alis status pegawai KPK menjadi ASN adalah aneh.

Selanjutnya, Abraham Samad berikut para tokoh tang diundang mengaku juga diminta pendapat tentang reformasi kepolisian.

Para tokoh, kata Abraham Samad, sepakat reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan.

Selain itu, penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) turut dibahas seiring pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).