Inisiatif Hutan Bambu di Bali Dinilai Jadi Model Baru Pelestarian Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pembangunan hutan bambu seluas 30 hektar di Bali oleh pengusaha lokal Ajik Krisna dinilai sebagai langkah terobosan dalam upaya pelestarian lingkungan di tengah ancaman krisis ekologi yang semakin nyata. Inisiatif ini mendapat apresiasi luas karena tidak hanya berorientasi pada konservasi alam, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Aktivis lingkungan Toto Izul Fatah menilai program tersebut layak dijadikan contoh bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Ia menyebut, pembangunan hutan bambu ini dilakukan sepenuhnya menggunakan dana pribadi tanpa bergantung pada anggaran negara, sehingga menunjukkan komitmen nyata sektor swasta dalam menjaga lingkungan hidup.

“Langkah ini patut mendapat apresiasi dari pemerintah, khususnya kementerian terkait lingkungan dan kehutanan. Ini membuktikan bahwa masyarakat bisa bergerak lebih cepat dalam merespons krisis ekologi, bahkan ketika negara memiliki sumber daya yang jauh lebih besar,” ujar Toto di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, inisiatif tersebut juga menyampaikan pesan penting bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak harus selalu menunggu program pemerintah. Di saat tantangan perubahan iklim semakin mendesak, keterlibatan dunia usaha justru bisa menjadi pemantik percepatan transformasi menuju pembangunan hijau.

Toto menilai, pembangunan hutan bambu dalam skala besar seharusnya menjadi agenda prioritas nasional. Ia bahkan menyebut, jika dikelola secara serius dan terstruktur, hutan bambu layak dimasukkan sebagai proyek strategis nasional karena memiliki manfaat ekologis dan ekonomis yang luas.

“Saya heran mengapa bambu belum pernah menjadi program prioritas. Kita tidak punya roadmap nasional, tidak ada masterplan pengembangan hutan bambu, dan belum ada integrasi bambu dalam agenda besar penanganan perubahan iklim,” tegasnya.

Ia membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara lain yang telah lebih dulu menjadikan bambu sebagai bagian penting dalam kebijakan kehutanan dan ekonomi hijau. Negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, hingga Myanmar, Ethiopia, dan Kenya telah mengembangkan kawasan hutan bambu berskala besar sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Padahal, menurut Toto, Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan bambu. Tanaman ini merupakan bagian dari flora asli Nusantara dan memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat, mulai dari bahan bangunan tradisional, alat rumah tangga, hingga simbol budaya di berbagai daerah.

Ironisnya, Indonesia hingga kini belum memiliki hutan bambu berskala nasional maupun lembaga riset khusus yang fokus mengembangkan teknologi dan pemanfaatan bambu. Sementara itu, China, India, dan Jepang telah memiliki setidaknya tiga lembaga riset utama yang secara khusus mengembangkan inovasi bambu, baik untuk konstruksi, industri kreatif, hingga produk ramah lingkungan.

Menurut Toto, keberadaan lembaga riset sangat penting karena bambu bukan hanya tanaman bernilai ekologis, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan pengolahan berbasis teknologi, bambu dapat menjadi bahan alternatif untuk berbagai sektor, mulai dari konstruksi hijau, furnitur, hingga produk ekspor bernilai tinggi.

Dalam konteks itulah, rencana pembangunan hutan bambu di Bali dinilai sangat relevan. Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem, tetapi juga mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Toto menyebut, inisiatif tersebut menjadi contoh konkret bagaimana konservasi bisa berjalan seiring dengan penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Di kawasan seluas 30 hektar itu, pengelola berencana mengembangkan berbagai fasilitas pendukung, antara lain:

• Kawasan wisata berbasis alam dan edukasi bambu

• Pusat pelatihan dan pendidikan pengolahan bambu

• Sentra kerajinan dan seni budaya bambu

• Hunian, vila, serta bangunan ramah lingkungan berbahan bambu

Konsep ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis bambu. Selain itu, hutan bambu juga memiliki manfaat ekologis penting, seperti menyerap karbon, menjaga keseimbangan air tanah, dan mencegah erosi.

Toto menambahkan, jika inisiatif seperti ini diperluas dan diadopsi secara nasional, bambu berpotensi menjadi salah satu solusi strategis Indonesia dalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ekonomi hijau. Ia pun mendorong pemerintah agar mulai menyusun kebijakan komprehensif terkait pengembangan bambu, termasuk peta jalan nasional, dukungan riset, serta integrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, langkah konkret yang dimulai dari tingkat lokal seperti di Bali ini dapat menjadi fondasi kuat bagi transformasi kebijakan lingkungan di tingkat nasional. Dengan kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, bambu dinilai mampu menjadi simbol baru pembangunan hijau Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (nsp)