Prabowo Gertak Eks Bos BUMN: Jangan Enak-enak, Siap-Siap Kau Dipanggil Kejaksaan!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, melontarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode sebelumnya yang dinilai gagal mengelola perusahaan hingga menimbulkan kerugian negara.

Prabowo menegaskan, tidak ada lagi ruang aman bagi pengelola BUMN yang abai terhadap tanggung jawab, dan seluruhnya harus siap menghadapi proses hukum.

Ultimatum itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo lebih dulu menyinggung pembentukan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia bernama Danantara. Lembaga tersebut dibentuk untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu sistem pengelolaan terpusat.

“Satu pengelolaan yang nilainya adalah US$1 triliun, plus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar Asset Under Management. Saudara-saudara tadinya terpecah-pecah dalam 1.000, 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? Siapa yang bisa me-manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” kata Prabowo.

Prabowo menilai, pengelolaan BUMN yang terfragmentasi selama ini membuka celah besar bagi inefisiensi hingga praktik-praktik yang merugikan negara.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pimpinan BUMN terdahulu yang terbukti gagal atau menyimpang tidak bisa lagi berlindung di balik jabatan masa lalu.

“Saya katakan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab! Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tegas Prabowo.

Presiden juga menanggapi anggapan miring yang selama ini diarahkan kepadanya, seolah ia hanya pandai berpidato tanpa keberanian bertindak. Prabowo menepis anggapan itu dengan nada keras.

“Kan mereka ngejek ‘Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium saja’. Oh ya? Ya tunggu saja panggil-panggilan. Lu jangan nantang gue lho. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Prabowo untuk menegakkan akuntabilitas di tubuh BUMN, sekaligus memperkuat pesan bahwa konsolidasi aset negara melalui Danantara akan dibarengi dengan penegakan hukum terhadap pengelolaan masa lalu yang bermasalah. (agr/iwh)