Bahas RUU Pemilu, Akademisi Usul Pemungutan Suara Tak Gunakan E-Voting: Rawan Dihack

Jakarta, tvOnenews.com – Akademisi dari Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal, mengusulkan agar pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) tidak menggunakan metode e-voting.

Ia menilai, Indonesia belum siap menerapkan sistem tersebut karena rawan diretas.

Usulan itu disampaikan George saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI dalam pembahasan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

“Kemudian hindari penerapan e-voting. Ini saya cenderung tidak sepakat dengan penggunaan e-voting, apapun itu baik yang DRE, e-voting ataupun hybrid, ada beberapa model sebenarnya e-voting,” ucap George.

Menurutnya, kesiapan Indonesia dalam penerapan e-voting masih perlu dipertanyakan. Ia mengingatkan, sistem pemungutan suara berbasis digital berisiko terhadap ancaman kejahatan siber.

“Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di hack, keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu,” katanya.

Baca Juga

Partai Gelora Dorong Parliamentary Threshold 0 Persen dan Penyederhanaan Administrasi Pemilu 2029

George juga menyinggung pengalaman sejumlah negara maju yang sempat menerapkan e-voting, namun kemudian meninggalkannya. Ia merujuk pada hasil penelitian terkait tingkat kepercayaan publik terhadap sistem tersebut.

“Isu kepercayaan publik ini penelitian Riera & Brown di Amerika Latin itu memang yang parah orang nggak percaya dengan hasil e-voting, kemudian kesiaoan instrumen digital juga tidak siap,” ucap George.

“Negara-negara besar seperti Jerman, Belanda itu memang menggunakan e-voting, Pak. tetapi kemudian dibatalkan, sekarang nggak mau lagi. Negara-negara maju sudah ndak mau memakai e-voting, pernah tetapi nggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus,” pungkasnya. (rpi/rpi)