Atalia Bergetar Soroti Anak SD Gantung Diri di NTT, Singgung Dampak Besar Kemiskinan: Prihatin Saja Tidak Cukup!
- Kolase istimewa & Tangkapan layar YouTube cxomedia
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya menyoroti tragedi anak SD, YBR (10) ditemukan gantung diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/1/2026).
Atalia Praratya menyesali anak SD harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di sebuah dahan pohon cengkih. Ia pun prihatin tragedi kemanusiaan menimpa siswa kelas IV SD.
"Prihatin saja tidak cukup! Atas nama kemanusiaan, kita semua tentu berduka," ujar Atalia Praratya dalam keterangan resminya, Kamis (5/2/2026).
Singgung Kemiskinan Pemicu Psikologis Anak SD Bunuh Diri di NTT
- YouTube/NajwaShihab
Mantan istri Ridwan Kamil ini tidak menyoroti penyebab siswa SD bunuh diri. Ia lebih menyinggung faktor kemiskinan menjadi dampak besar pada kondisi psikologis anak bangsa.
"Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis anak dan relasi dalam keluarga," tegasnya.
Ia merasa sedih mendengar pemberitaan anak SD berusia 10 tahun itu mengakhiri hidupnya secara tragis. Ia bergetar setelah melihat surat wasiat ditulis oleh korban.
Dalam surat dengan bahasa daerah Bajawa, isinya mengarahkan ungkapan kekecewaan kepada ibunya yang diduga pelit. Motifnya karena tak mampu membelikan buku dan pena seharga kurang Rp10 ribu.
Selain itu, surat tersebut juga berisi tentang salam perpisahan. Korban menginginkan agar orang tuanya tidak sedih dan menangis setelah dirinya meninggal dunia.
Atalia berpendapat publik tidak boleh memahami tragedi kemanusiaan ini secara parsial terkait persoalan dialami keluarga saja. Ini menjadi tamparan bahayanya kerentanan sosial di Indonesia.
Pemicu lainnya menyasar pada hambatan pendidikan. Kemudian, kerentanan kondisi tekanan psikis dialami anak-anak, khususnya bagi yang berasal dari daerah dengan tikat kemiskinan dan keterbatasan layanan dasar yang tinggi.
Atalia menjelaskan dari rujukan Data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025. Ia melihat angka kemiskinan di NTT masih di sekitar 18,6 persen.
Angka tersebut tentu sangat jauh di atas rata-rata nasional. Kisaran angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia mencapai 8,47 persen.
Sementara, masyarakat pedesaan di NTT, mendominasi angka kemiskinan mencapai 23,02 persen. Jika membandingkan angka di wilayah perkotaan yang hanya 8,11 persen, angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi.
"Saya mendorong agar pemutakhiran data kependudukan dan DTSEN dilakukan secara berkala guna memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran," pesan dia.
Desak Prioritaskan Program Sekolah Rakyat di Daerah 3T
Perempuan berusia 52 tahun ini mengapresiasi gebrakan pemerintah membuat Program Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini kebetulan berasal dari inisiasi Kementerian Sosial (Kemensos).
Negara terus berupaya untuk membuka akses pendidikan untuk anak bangsa, terutama anak-anak dari keluarga miskin (desil-1) dan miskin ekstrem (desil-2).
Namun begitu, ia mendesak pemerintah perlu memprioritaskan Program SR. Tujuannya memberikan jaring pengaman pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem, khususnya di daerah 3T.
"Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya," terangnya.
Ia menyampaikan, komisi VIII DPR siap mengawal Program SR secara bersama-sama. Menurutnya, langkah efektif keberhasilan SR dikonvergensikan dengan program lain, seperti Program Bantuan Non Tunai (PBNT), Program Keluarga Harapan (PKH). hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Pemetaan keluarga miskin penerima manfaat harus berjalan baik. Ia juga berharap keluarga miskin memperoleh paket bantuan secara komprehensif, seperti pendidikan, pendampingan, serta kebutuhan dasar keluarga.
Program SR, kata Atalia, tidak harus mengutamakan berupa sarana fisik sebagai memenuhi kebutuhan sekolah. Program ini wajib memperoleh dukungan psikologi sosial untuk anak serta menguatkan kapasitas orang tua.
Ia mendorong lintas sektoral dari sejumlah kementerian saling melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), masyarakat, hingga pihak sekolah. Tujuannya memperoleh ruang sekolah yang aman dan nyaman agar kejadian distress anak bangsa tidak terulang lagi.
"Melalui kepekaan sosial, pendampingan, dan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan adalah hak dasar, bukan beban," tuturnya.
Pemilihan lokasi harus lebih selektif untuk mewujudkan Program SR. Pemerintah juga wajib memetakan program ini ke pedesaan lantaran banyak warga miskin belum terdata secara rapi.
Polisi Ungkap Dugaan Motif Anak SD Bunuh Diri di Ngada
- Istimewa
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan dugaan kuat penyebab YBR mengakhiri hidupnya secara tragis di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, Kamis, 29 Januari 2026.
Berdasarkan dari kesaksian sementara, anak SD tersebut gantung diri diduga akibat tidak dibelikan alat tulis. Bagi sang ibu, mencari uang sebesar Rp10 ribu tak mudah.
Sementara, polisi menyampaikan fakta terbaru terkait dugaan penyebab YBR mengakhiri hidupnya. Sebab, pihak Kepolisian menemukan sepucuk surat yang berisi ibu korban pelit.
Kapolres Ngada, AKBP Andrey Valentino menyampaikan hasil dari penyelidik. Berdasarkan penyelidikan di lapangan, tekanan psikologis korban menjadi latar belakang tragedi ini.
"Fakta di lapangan bukan karena alat tulisnya, melainkan karena sering dinasihati oleh orang tuanya. Hal ini karena si anak dalam satu minggu itu beberapa kali tidak masuk sekolah dengan alasan sakit," ucap Andrey, Rabu (4/2/2026).
Polisi juga menemukan adanya kesalahpahaman diterima korban. Saat itu, ibu korban menasihati anaknya agar tidak main hujan guna menghindari sakit dan bolos sekolah.
"Kita dapat menyimpulkan bahwa ini memang murni dari niatan si korban itu sendiri untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu," katanya.
(hap)
Load more