OTT KPK Ringkus Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Wamenkeu Juda Agung: Langkah Purbaya Sudah Tepat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menilai langkah-langkah yang diambil Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam merespons rentetan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah berada di jalur yang benar.

Ia menegaskan penguatan internal dan dorongan proses hukum harus berjalan beriringan.

“Ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya ya di dalam empat bulan terakhir ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat, untuk mengurangi risiko dari korupsi di dua lembaga itu,” kata Juda Agung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).

Sumber :

• Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com

Juda menekankan bahwa penegakan hukum tetap menjadi kunci utama dalam membersihkan praktik korupsi di institusi strategis pengelola penerimaan negara tersebut.

“Saya kira seperti yang juga disampaikan bahwa proses hukum tentu saja harus didorong walaupun ada pendampingan dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu sudah langkah yang tepat,” ujarnya.

Baca Juga

Tiga Pengusaha Rokok Diperiksa KPK Terkait Kasus Bea Cukai

Pernyataan Juda Agung muncul di tengah sorotan tajam publik menyusul serangkaian OTT KPK terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Untuk kasus pajak, KPK menangkap tiga orang dalam OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, OTT di lingkungan Bea dan Cukai dilakukan di dua wilayah, yakni Jakarta dan Lampung. Salah satu pihak yang diamankan disebut merupakan mantan direktur di Bea Cukai, meski KPK belum merinci identitas dan peran pihak-pihak yang terjaring.

“Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta,” ujar Budi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak terpukul oleh OTT tersebut. Ia justru memandang langkah KPK sebagai momentum untuk membenahi tata kelola di dua institusi krusial tersebut.