Koalisi Masyarakat Sipil Datangi Kejagung RI, Laporkan Dugaan Kejahatan Genosida Terhadap Palestina
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah Koalisi masyarakat sipil Indonesia melaporkan dugaan kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
Aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti mengatakan, pelayangan laporan ini dilakukan sebagai bentuk menyikapi KUHP dan KUHAP baru tentang penindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Karena Kejaksaan Agung inilah yang paling berperan ketika yurisdiksi universal ini diberlakukan, yaitu ada di dalam KUHP yang baru saja berlaku mulai dari tahun ini. Di mana yurisdiksi universal ini bisa mengadili ataupun menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Fatia, di Kejagung, Kamis (5/2/2026).
Lebih lanjut, Fatia menerangkan, tertulis dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 598 KUHP yang mengatur mengenai yuridiksi universal, yaitu Kejagung dapat mengusut pelanggaran HAM internasional.
“Karena Kejaksaan Agung inilah yang paling berperan ketika yurisdiksi universal ini diberlakukan, yaitu ada di dalam KUHP yang baru saja berlaku mulai dari tahun ini. Di mana yurisdiksi universal ini bisa mengadili ataupun menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” terang Fatia.
Maka dari itu, Fatia berharap Kejaksaan Agung dapat segera mengimplementasikan terkait soal yurisdiksi universal ini. Namun, Fatia meminta hal ini tidak hanya untuk kasus Palestina, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menerangkan, dalam penerapan yurisdiksi universal, Indonesia bisa memberantas kejahatan internasional yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Terlebih, terdapat rumah sakit yang dibangun Indonesia di Palestina, menjadi objek penyerangan.
“Ya, adanya entitas Indonesia yang terganggu, kita rumah sakit di bom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan,” jelas Feri.
“Tinggal keinginan Indonesia mau memperlihatkan peran mereka. Kan Ibu Bapak bangsa kita memerintahkan ya, untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia yang abadi dan anti penjajahan. Dan undang-undang ini ada wujud itu Kalau dilaksanakan tentu juga nilai tambah, terutama peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM,” sambungnya.
Kemudian, aktivis HAM, Wanda Hamidah juga berpendapat bahwa, dengan penegakan hukum yang akan dilakukan Kejaksaan Agung, maka dapat mencegah Indonesia sebagai surga bagi para zionis.
“Kan kita juga tidak berharap Indonesia akan lebih jauh, ya, menjemput Netanyahu ke sana terus, enggak. Yang penting Indonesia menunjukkan sikapnya bahwa Indonesia tidak akan jadi surga bagi pelaku kejahatan internasional. Mereka bisa masuk Indonesia, mereka sesuka hatinya berbisnis di Indonesia, itu tujuan utamanya terlebih dahulu,” ucapnya.
“Dan semoga Presiden Prabowo memakai instrumen hukum baru Indonesia dan instrumen hukum internasional. Jadi, tidak memakai mekanisme di luar instrumen hukum itu, karena Board Of Peace yang saya bilang Board of Occupation sebetulnya adalah instrumen di luar hukum Indonesia dan instrumen di luar hukum internasional,” lanjut Wanda.(ars/raa)
Load more