Kemensos Aktifkan Kembali BPJS PBI Pasien Cuci Darah Usai Ramai Keluhan di Media Sosial

Sekitar 100 Pasien Terdampak Langsung

Kemensos mencatat, dari jutaan peserta PBI yang dinonaktifkan, setidaknya terdapat sekitar 100 pasien cuci darah yang terdampak langsung karena selama ini bergantung penuh pada BPJS PBI untuk menjalani terapi rutin. Sebagaimana diketahui, pasien gagal ginjal kronis umumnya membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali dalam sepekan, sehingga terputusnya layanan dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka.

Kasus-kasus pasien yang gagal mendapat layanan karena status BPJS nonaktif ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu perhatian publik. Sejumlah keluarga pasien mengeluhkan penolakan layanan rumah sakit karena kepesertaan JKN yang mendadak tidak berlaku, meskipun sebelumnya masih aktif dan digunakan secara rutin.

Proses Reaktivasi Nasional

Agus menegaskan, Kemensos telah meminta BPJS Kesehatan agar memberi penandaan khusus terhadap pasien cuci darah yang terdampak, sehingga reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh Indonesia.

“Jadi kalau mereka sudah masuk rumah sakit, segera akan kita reaktivasi. Kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah untuk diberi tanda supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua,” jelasnya.

Baca Juga

Peserta Kelas 3 BPJS Kesehatan Merasakan Manfaat tapi Berharap Antrean saat Pelayanan Tidak Terlalu Panjang

Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan akses layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tanpa harus menunggu proses administratif yang panjang, sekaligus memastikan mereka tetap mendapatkan perawatan sesuai jadwal medis yang telah ditetapkan.

Jaminan Keberlanjutan Layanan Kesehatan

Kebijakan pengaktifan kembali BPJS PBI ini menjadi bentuk respons pemerintah terhadap dampak sosial yang muncul akibat penonaktifan massal peserta PBI JKN. Kemensos menegaskan bahwa kelompok rentan, terutama pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal, harus menjadi prioritas dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat, khususnya bagi peserta PBI yang selama ini mengandalkan bantuan negara untuk mendapatkan akses pengobatan. Dengan reaktivasi ini, pasien cuci darah diharapkan dapat kembali menjalani terapi rutin tanpa hambatan administratif dan tanpa kekhawatiran ditolak rumah sakit. (nsp)