Ihwal Sang Anak Menggantikan Adies Kadir di Kursi DPR RI, Ketum Golkar Beberkan Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini ramai perbincangan terkait anak Adies Kadir, Adela Kanasya Adies menggantikan Adies Kadir di kursi DPR RI. Bahkan, sebagian publik mempertanyakan penyebabnya.

Dalam hal ini, Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia menjelaskan, pergantian Adies Kadir ke anaknya Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahlil juga jelaskan, bahwa pergantian antar waktu (PAW) antara Adies yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Adela bukan karena hubungan keluarga.

"PAW itu dilakukan, yang akan mengganti adalah suara terbanyak setelah anggota DPR terpilih. Dan secara kebetulan, nomor dua dari Pak Adies ini adalah anaknya perempuan. Jadi bukan karena persoalan dia anaknya Pak Adies Kadir," jelas Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Untuk diketahui, Adies Kadir merupakan mantan Wakil Ketua DPR. Ia juga menjabat sebagai Waketum Golkar.

Saat Pileg 2024, Golkar total mengantongi 245.453 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. 

Baca Juga

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Maka dengan jumlah itu, Golkar mendapatkan satu kursi untuk Adies yang merupakan caleg dengan suara terbanyak.

Adela sendiri merupakan caleg dengan perolehan suara tertinggi kedua setelah Adies di Dapil tersebut.

UU MD3 Pasal 242 menyebutkan, "anggota yang berhenti digantikan oleh calon dari parpol dan dapil yang sama, yang meraih suara terbanyak urutan berikutnya".

Adies dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Adies menggantikan Hakim Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Usai dilantik, Adies menyatakan akan berpegang teguh pada kode etik hakim.

Bahkan Adies mengaku siap mundur tak menangani perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar jika memang dinilai berpotensi atas konflik kepentingan dengan partai lamanya itu.

"Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar," ucap Adies di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2). (aag)