Soal Keributan Penonaktifan Jutaan Peserta BPJS Kesehatan PBI, Buat Menkeu Purbaya Murka

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal polemik penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) buat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya murka hingga berkomentar pedas.

Menkeu Purbaya menilai, keributan soal penonaktifan BPJS PBI secara mendadak ini merugikan pemerintah, meski tidak ada tambahan beban anggaran negara.

Hal itu disampaikannya saat rapat bersama DPR RI membahas dinamika program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Purbaya menegaskan, secara anggaran tidak ada perubahan signifikan. Namun, terang Purbaya, dampak sosial dan citra pemerintah justru menjadi persoalan.

“Uang yang saya keluarkan sama, enggak berubah, kenapa keributannya beda,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah tetap mengeluarkan dana yang sama untuk program JKN, tetapi cara pelaksanaan di lapangan memicu gejolak di masyarakat.

Baca Juga

Purbaya Akui Kecolongan, Langsung Setop Anggaran Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala Dapur MBG

“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak,” kata Purbaya sembari menoleh ke arah Dirut BPJS. 

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan, keributan muncul karena penonaktifan peserta PBI dilakukan secara mendadak dan dalam jumlah besar dalam satu waktu.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, pada Februari 2026 terjadi penonaktifan hingga 11 juta peserta PBI, atau hampir 10 persen dari total peserta.

“Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujarnya.

Purbaya menilai lonjakan penonaktifan dalam satu bulan menimbulkan efek kejut di masyarakat.

“Kalau 10 persen kena kan kerasa tuh, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang,” katanya.

Ia menambahkan, situasi tersebut diperparah karena tidak adanya sosialisasi yang cukup sebelum kebijakan dijalankan.

“Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” ucap Purbaya.

Untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang, Purbaya meminta perubahan data PBI dilakukan secara bertahap dan disertai sosialisasi yang memadai.

“Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di-smoothing sedikit lah, di-average tiga bulan atau empat bulan atau lima bulan, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar penonaktifan kepesertaan PBI tidak langsung berlaku pada bulan yang sama.

“Penonaktifan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Purbaya menekankan, persoalan utama bukan terletak pada anggaran, melainkan pada aspek manajemen dan komunikasi kebijakan.

“Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan tata kelola mutlak dilakukan agar program JKN tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan kegaduhan di publik.

“Ke depan tolong dibetulin,” pungkasnya.