Prabowo Ubah Strategi Lawan Kemiskinan, Semua Program Pemerintah Wajib Terkoneksi Tak Boleh Jalan Sendiri

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, memutuskan melakukan pengentasan kemiskinan tidak lagi dilakukan lewat program sektoral yang terpisah, melainkan melalui integrasi penuh berbagai program prioritas dalam satu ekosistem ekonomi rakyat.

Hal ini dia sampaikan di dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Fokusnya bukan hanya bantuan sosial, tetapi membangun rantai kegiatan ekonomi yang saling menopang, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, koperasi, hingga Kampung Nelayan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyampaikan pihaknya melaporkan langsung kepada Presiden bahwa berbagai program strategis perlu dihubungkan agar memberi dampak nyata dan berkelanjutan.

“Tadi kami juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” ujar Budiman kepada awak media.

Menurutnya, arahan Presiden menegaskan pemerintah ingin menghindari pola lama: masyarakat keluar dari kemiskinan, namun kembali jatuh karena tidak memiliki penopang ekonomi. Karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat menjadi prioritas.

Baca Juga

Presiden Prabowo Warning Pejabat: Jangan Ada Proyek Anggaran Jumbo tapi Minim Manfaat

“Tadi arahan-arahan Pak Presiden adalah pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi, orang terentaskan itu bisa jadi jatuh miskin kalau lembaga seperti Koperasi, Kampung Nelayan nggak diperkuat,” ungkapnya.

BP Taskin juga mengusulkan agar lembaga ekonomi masyarakat tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar produktif dan memiliki kekuatan finansial. Pemerintah menilai program pemberdayaan harus menghasilkan aktivitas ekonomi riil yang bisa langsung dirasakan anggota dan komunitasnya.

“Kami juga menganjurkan bahwa bagaimana supaya Kampung Nelayan, Koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial, dan aktivitas produktif bisa didorong, kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Kita tunggu saja arahan dari beliau ya,” jelas Budiman.

Rapat ini sekaligus menandai perubahan arah kebijakan pemerintah tidak lagi menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai program bantuan semata, melainkan sebagai pembangunan ekosistem ekonomi nasional berbasis rakyat. 

Integrasi lintas program diharapkan menciptakan efek berantai, dari peningkatan pendapatan, penciptaan usaha, hingga stabilitas kesejahteraan jangka panjang. (agr/muu)