DPR Soroti Tantangan Industri Pertahanan Nasional: Kunci Ada di Konsistensi Kebijakan dan Integrasi BUMN-BUMS

Model integrasi ini dinilai penting agar industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada proyek-proyek besar, tetapi juga memiliki kedalaman industri yang merata hingga level komponen.

Transisi MEF ke OEF Jadi Momentum Strategis

Program modernisasi kekuatan TNI yang sebelumnya berbasis Minimum Essential Forces (MEF) kini memasuki fase transisi menuju Optimum Essential Forces (OEF). DPR melihat transisi ini sebagai momentum penting untuk menjaga kesinambungan produksi industri pertahanan dalam negeri.

Dengan perencanaan jangka panjang yang jelas, industri memiliki gambaran kebutuhan alutsista yang lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan investasi teknologi dilakukan secara lebih terukur dan tidak bersifat sporadis.

Namun demikian, DPR mengingatkan bahwa tanpa konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, industri pertahanan nasional berisiko mengalami ketidakpastian arah.

Tantangan Utama: Konsistensi dan Investasi Teknologi

Baca Juga

Mengadu ke Wakil Ketua DPR RI, Anggota Satlinmas Diminta Masuk Kepesertaan BPJS

Menurut Amelia, tantangan industri pertahanan nasional saat ini terletak pada tiga aspek utama:

1. Konsistensi kebijakan jangka panjang

2. Keberanian investasi di bidang teknologi tinggi

3. Integrasi kuat antara BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok nasional

Tanpa kepastian regulasi dan dukungan anggaran berkelanjutan, sulit bagi industri untuk melakukan riset dan pengembangan yang membutuhkan biaya besar serta waktu panjang.

Industri pertahanan bukan sektor yang bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan kesinambungan visi dan komitmen negara agar transfer teknologi benar-benar menghasilkan kemandirian produksi.

“Jika itu terjaga, kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tetapi juga strategis bagi posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan,” tegas Amelia.

Pernyataan DPR ini menegaskan bahwa penguatan industri pertahanan nasional bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan posisi Indonesia di tingkat regional maupun global. (nsp)