Keamanan Siber dan AI Dinilai Jdi Fondasi Strategis Pertahanan Stabilitas Geopolitik

Jakarta, tvOnenews.com - Di sela gelaran Munich Security Conference 2026, pakar transformasi digital dan keamanan siber Helmut Reisinger menegaskan bahwa keamanan siber kini telah menjadi pilar utama dalam arsitektur pertahanan Eropa, sejajar dengan pertahanan militer tradisional. 

Menanggapi pandangan beberapa pemimpin Eropa mengenai urgensi memperkuat sistem keamanan, Reisinger menyoroti bahwa benua tersebut kini menempatkan keamanan siber sebagai fondasi strategis dalam mempertahankan stabilitas geopolitik.

“Cybersecurity telah menjadi pilar utama ketahanan. Uni Eropa menetapkan regulasi NIS2 untuk memperkuat kesiapan bisnis, infrastruktur kritis, dan layanan sektor publik,” jelasnya.

Menurut Reisinger, negara-negara Eropa juga tengah memperluas langkah untuk membangun payung keamanan digital guna menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Menjawab pertanyaan mengenai potensi AI sebagai bentuk cyber deterrence bagi Eropa, Reisinger menjelaskan bahwa kecerdasan buatan memiliki dua sisi: bisa memperkuat perlindungan, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh penyerang.

“AI mampu memberikan percepatan luar biasa, baik dalam pertahanan maupun dalam serangan. Namun hanya sekitar enam persen organisasi yang memiliki strategi keamanan dalam adopsi AI mereka. Ini sangat berisiko,” tegasnya.

Baca Juga

Komdigi Siapkan Roadmap Perang Lawan Hoaks di Era AI, Pemerintah Kejar Disinformasi dengan Teknologi

Reisinger mengungkapkan perubahan drastis pada kecepatan serangan. Tiga tahun lalu butuh 9 hari antara infiltrasi hingga eksfiltrasi data. Namun saat ini hanya 1 hari

Tetapi dengan AI tingkat lanjut dapat terjadi hanya dalam 20 menit.

“Kecepatan, skala, dan tingkat sofistikasi serangan meningkat luar biasa," katanya.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, Reisinger menilai bahwa AI dan keamanan siber semakin menjadi ruang persaingan antarnegara.

“AI adalah franchise global. Semakin banyak data telemetri yang dikumpulkan—dari identitas pengguna, aplikasi, hingga perangkat—semakin kuat kemampuan pertahanan digital," katanya.

Namun ia memperingatkan bahwa fragmentasi geopolitik justru memperbesar risiko.

Reisinger menekankan perlunya pendekatan terpadu dalam keamanan siber untuk mengurangi kerentanan yang muncul akibat sistem yang terpecah-pecah.

Soal kemungkinan perang siber akan menggantikan ancaman nuklir atau konflik konvensional sebagai arena utama pertempuran geopolitik, Reisinger memberikan perspektif yang seimbang.

“Nuklir tetap menjadi alat deterrence. Cyber, di sisi lain, telah menjadi alat operasional yang digunakan dalam situasi medan perang," katanya.