Anggota Komisi IV DPR Sebut Beberapa Tantangan Ini Masih Jadi Masalah untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia
- IST
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyoroti soal masa depan pangan Indonesia. Ia menilai negara ini sangat berpeluang di bidang pangan, namun ada beberapa hal yang harus jadi perhatian.
Ia mengatakan, masih ada tantangan yang harus dihadapi sektor pangan indonesia. Antara lain terkait tingginya angka kemiskinan petani dan nelayan.
Selain itu, usaha pangan skala kecil dinilainya masih kurang efisien. Rokhmin juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian.
Masalah lainnya berkaitan dengan ketahanan pangan yang masih bergantung impor. Selain itu juga masalah pemanfaatan teknologi modern dalam sektor pangan.
Menurutnya, Indonesia memiliki semua modal dasar untuk bisa berdaulat pangan, mulai dari tanah yang subur, sumber daya alam yang sangat banyak, serta manusia tangguh.
Meski demikian, harus ada reformasi kebijakan di sektor pangan secara menyeluruh jika ingin Indonesia bisa mencapai kedaulatan pangan.
"Yang kita perlukan adalah tata kelola pangan yang tepat, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," kata Rokhmin, Rabu (18/2/2026).
Politikus PDIP ini pun berharap supaya kelak Indonesia tak cuma bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri namun juga memenuhi pangan secara global.
Rokhmin menjelasan, unit usaha kecil dalam sektor pangan masih tidak menerapkan manajemen yang memadai. Sementara perusahaan besar yang menerapkan manajemen secara baik tidak bekerja sama dengan unit usaha kecil.
Dirinya juga menyoroti salah satu alasan petani dan nelayan masih miskin karena usaha sektor pangan lebih banyak dinikmati oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran.
Ia berpendapat, terdapat kesenjangan besar antara potensi besar negara dan realitas kesejahteraan petani. Selama ini, ia mengkritisi bahwa pemerintah terlalu fokus pada stabiltas harga pangan untuk konsumen.
Hal ini tercermin dari dominasi HET dan operasi pasar sebagai instrumen utama pengendalian pangan, namun kebijakan ini justru menekan harga di tingkat produsen.
Mengutip data dari OECD 2025 insentif atau subsidi untuk petani menurun dari sebelumnya. Misalnya di tahun 2015 jumlah penerima mencapai 26,5 persen, sementara di tahun 2022-2024 hanya 7,5 persen.
Selain itu masalah lainnya juga yakni adanya tumpang tindih kelembagaan, yang tersebar di Kementerian Pertanian, Badan Pangan nasional, dan Kementerian Perdagangan.
"Keterlibatan ini mencerminkan kegagalan mekanisme tata kelola sipil dan cenderung menggantikan reformasi struktural dengan pendekatan komando," ujar dia. (iwh)
Load more