Pelaku Usaha Ungkap Serangkaian Tantangan Wujudkan Kedaulatan Energi
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) serta Satgas Energi BPP HIPMI menyorot soal tantangan mengenai realisasi swasembada energi atau energi security yang ditarget Pemerintah Indonesia pada Tahun 2026 ini.
Sorotan berupa tantangan infrastruktur logistik yang rapuh dan birokrasi perizinan yang menghambat distribusi turut diungkap sejumlah stakeholder terkait dalam diskusi bertajuk 'Energy Supply Chain Dialog 2026' di Jakarta.
Diskusi ini menyorot soal permasalahan klasik yang membelenggu semisal keterbatasan dermaga atau jetty, pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, serta ketidakpastian regulasi transisi energi.
VP Supply & Distribution PT Pertamina Patra Niaga, Tedi Baryadi yang mengungkap kendala kondisi distribusi BBM dan LPG nasional yang kerap tersendat.
Ia mengaku kapal besar pengangkut energi yang tak dapat melakukan distribusinya ke wilayah penerima semisal kasus di pedalaman Kalimantan dan Bengkulu yakni Pulau Baai.
Menurutnyadistribusi kapal besar tersendat akibat alur sungai yang dangkal hingga bergantung pada kapal-kapal kecil dengan jumlah sangat terbatas dan usia terbilang sudah tua.
"Kita ini negara kepulauan, tapi akses laut untuk energi sangat minim. Stok ada, tapi kalau kapal tidak bisa sandar karena jetty penuh atau sungai dangkal, di masyarakat pasti teriak langka. Ini risiko besar," kata Tedi pada diskusi tersebut, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Tak hanya itu, tantangan semakin dirasa usi tingginya ketergantungan impor mengenai pasokan energi.
Pasalnya, Indonesia tercatat masih melakukan impor 60 persen Gadoline dan 75 persen LPG.
"LPG itu kita ambil dari Amerika, butuh 40 hari perjalanan. Kalau telat sedikit saja di laut, dan di darat macet karena infrastruktur, efek dominonya panjang," katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) anak usaha PLN, Aditya Yudanto mengu mengaku operasional pengiriman batu bara ke PLTU kerap terganggu masalah sedimentasi pelabuhan.
Menurutnya proses perizinan untuk melakukan pengerukan atau dredging alur pelabuhan bisa memakan waktu hingga dua tahun.
"Izinnya lama keluar, sementara sedimentasi terus terjadi. Akhirnya kapal kami mengalami dead freight (tidak bisa memuat penuh karena takut kandas). Ini inefisiensi luar biasa yang harus ditanggung negara," tegas Aditya.
Load more