Pelaku Usaha Ungkap Serangkaian Tantangan Wujudkan Kedaulatan Energi

Di sisi pengangkutan, PT Pertamina International Shipping (PIS) menyoroti ketidakjelasan arah transisi energi pemerintah yang membuat pelaku usaha ragu berinvestasi.

Direktur Armada PIS, Muhammad Irfan Zainul Fikri menegaskan prinsip bisnis pelayaran adalah 'vessel follows the cargo'. 

Pihaknya siap mengadakan kapal untuk energi hijau seperti LNG atau Hidrogen, namun pasarnya belum terbentuk matang.

"Ada ambiguitas. Rencananya mau geser ke gas (LNG), tapi praktiknya pembeli masih pilih batu bara karena murah. Kami mau investasi kapal LNG mahal, tapi kalau kepastian kontraknya tidak ada, siapa yang mau tanggung?," ujar Irfan.

Merespons kebuntuan tersebut, Ketua Umum Aspebindo, Anggawira meminta adanya kolaborasi yang lebih terbuka antara BUMN dan swasta. 

"BUMN tidak bisa bekerja sendirian memberikan masalah logistik ini," ungkapnya.

Baca Juga

PLN Komitmen Maksimal Upayakan Penormalan Sistem Kelistrikan di Aceh, Terjunkan Tim Siaga 24 Jam

Senada dengan Anggawira, Ketua Satgas Energi BPP HIPMI, Jay Singgih mengatakan pengusaha nasional siap mengisi kekosongan armada kapal-kapal kecil yang dibutuhkan Pertamina untuk menjangkau daerah terpencil.

"Pengusaha muda di daerah siap investasi kapal shallow draft. Tapi kami butuh kontrak jangka panjang yang bankable dari BUMN agar bisa dapat pendanaan bank. Jangan sampai kami sudah beli kapal, kontraknya tidak jelas," kata Jay Singgih.

Sementara itu, dari sisi infrastruktur, PT Krakatau International Port (KIP) menawarkan solusi jangka pendek melalui fasilitas coal blending di pelabuhan laut dalam Selat Sunda.

"Fasilitas ini bisa memangkas waktu siklus pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Jawa secara signifikan, menghindari antrean di pelabuhan yang dangkal," kata Presiden Direktur KIP, Nur Fuad.(raa)