Jokowi Membuka Lagi Ekspor Minyak Goreng, Kenapa?

"Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya," ungkap Presiden. 

4. Penyederhanaan Regulasi 
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

"Agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," kata Jokowi.

Menurut Presiden, pencabutan larangan ekspor CPO dan turunannya itu telah mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri, termasuk  mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya. 

"Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," tambah Presiden.(viva/chm)