Menteri HAM Natalius Pigai Pasang Badan untuk Program MBG, Sebut Pihak yang Menolak Sebagai Penentang Hak Asasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengeluarkan pernyataan keras terkait pihak-pihak yang menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan pro-rakyat lainnya. 

Pigai menilai tindakan tersebut bukan sekadar kritik politik, melainkan bentuk perlawanan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” tegas Pigai dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Pernyataan ini muncul sebagai reaksi atas kabar teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. 

Tiyo sebelumnya menjadi sorotan setelah mengirimkan surat kepada UNICEF yang mengkritisi program MBG. 

Dalam argumennya, Tiyo menganggap alokasi anggaran MBG mengesampingkan prioritas untuk mengatasi ketimpangan sosial, belajar dari kasus tragis seorang siswa SD di NTT yang nekat mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi.

Baca Juga

Ketua BEM UGM Ngaku Diteror, Natalius Pigai: Orang yang Menantang MBG Tak Punya Hati Nurani

Menteri Pigai memandang sebaliknya. Baginya, rangkaian program pemerintah mulai dari MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, penguatan kampung nelayan, hingga swasembada pangan adalah instrumen negara untuk memenuhi hak dasar warga negaranya.

Menurut Pigai, program-program tersebut adalah manifestasi nyata dari perlindungan HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pigai menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terjadi pergeseran paradigma kekuasaan. 

Ia menyebut saat ini kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di tangan segelintir orang, melainkan dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat luas.

“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucap Pigai.

Meski memahami esensi demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat, Pigai memberikan catatan penting. 

Ia menilai kritik seharusnya bersifat membangun untuk memperbaiki sistem, bukan justru berupaya menghapus program yang secara langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil.