Usai Jejak Mertua Dwi Sasetyaningtyas Dikorek Warganet, Laporan Harta Syukur Iwantoro Ikut Terseret Polemik

Jakarta, tvOnenews.com - Sorotan publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas terus melebar. Setelah pernyataannya di media sosial menuai kontroversi, kini perhatian warganet bergeser kepada sosok ayah mertuanya, Syukur Iwantoro, yang rekam jejak dan laporan kekayaannya ikut dikulik.

Nama Syukur menjadi bahan perbincangan setelah publik menelusuri latar belakang keluarga Dwi, yang sebelumnya menyebut dirinya dan suami bukan berasal dari keluarga berada. Pernyataan itu memicu perdebatan karena diketahui suaminya, Arya Pamungkas Iwantoro, merupakan putra dari mantan pejabat eselon I di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Latar Belakang Keluarga Jadi Sorotan

Kontroversi bermula ketika Dwi, yang merupakan penerima beasiswa LPDP, menceritakan perjalanan studinya di Utrecht University. Dalam beberapa kesempatan, ia menggambarkan kondisi keluarganya sebagai bukan berasal dari kalangan mampu.

Namun narasi tersebut dipertanyakan warganet setelah mengetahui posisi strategis sang mertua di birokrasi. Jejak jabatan Syukur sebagai pejabat tinggi negara dinilai bertolak belakang dengan klaim latar belakang ekonomi sederhana yang disampaikan Dwi.

Perdebatan pun ramai di media sosial, dengan sejumlah pengguna mempertanyakan konsistensi pernyataan tersebut serta transparansi mengenai kondisi keluarga sebenarnya.

Baca Juga

Kontroversi Unggahan Dwi Sasetyaningtyas Melebar, Pengakuan Soal Mobil, Sopir, hingga Ajudan Diduga Gunakan Fasilitas Negara

Laporan Kekayaan Ikut Dibongkar

Tak berhenti pada jabatan, warganet kemudian menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Syukur yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan data e-LHKPN tahun 2018 yang dapat diakses publik, Syukur melaporkan total kekayaan sebesar Rp3,093 miliar saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Rincian harta tersebut meliputi:

• Tanah dan bangunan senilai Rp2,660 miliar

• Alat transportasi dan mesin sebesar Rp246 juta

• Harta bergerak lainnya Rp125 juta

• Kas dan setara kas Rp81 juta

• Utang Rp20 juta

Data tersebut kembali viral setelah dibagikan ulang di berbagai platform, memicu diskusi mengenai kesesuaian antara narasi “keluarga biasa” dengan fakta administratif yang tercatat.

Isu Lama Kembali Diangkat

Selain laporan kekayaan, sebagian warganet juga menyinggung keterkaitan nama Syukur dalam dinamika pengawasan pejabat negara di masa lalu, meski tidak semua informasi yang beredar disertai konteks utuh. Fenomena ini menunjukkan bagaimana jejak birokrasi lama kerap kembali menjadi perhatian ketika muncul kontroversi baru yang melibatkan anggota keluarga.

Hal ini juga perlu diperhatikan lantaran keterbukaan data resmi seperti LHKPN membuat masyarakat mudah melakukan verifikasi mandiri. Namun di sisi lain, potongan informasi yang beredar tanpa penjelasan menyeluruh berpotensi menimbulkan persepsi yang liar.

Efek Domino dari Kontroversi Personal

Kasus yang bermula dari unggahan pribadi kini berkembang menjadi isu yang menyeret:

• Latar belakang keluarga

• Riwayat jabatan pejabat negara

• Data kekayaan yang bersifat publik

• Kredibilitas narasi personal di ruang digital

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana figur yang memiliki keterkaitan dengan institusi negara—baik sebagai penerima beasiswa pemerintah maupun keluarga mantan pejabat—tidak lepas dari scrutiny publik yang lebih ketat.

Di tengah derasnya arus informasi, publik tidak hanya menyoroti apa yang disampaikan saat ini, tetapi juga membandingkannya dengan rekam jejak administratif yang tersedia secara terbuka.

Transparansi Data Jadi Pedang Bermata Dua

Keterbukaan data melalui sistem pelaporan kekayaan pejabat memang dirancang untuk mendorong akuntabilitas. Namun ketika data tersebut kembali viral dalam konteks polemik personal, fungsi transparansi berubah menjadi alat evaluasi sosial yang jauh lebih luas.

Kasus yang menyeret nama Syukur Iwantoro menjadi contoh bagaimana:

• Data resmi negara dapat diakses siapa saja

• Jejak birokrasi sulit dipisahkan dari kehidupan keluarga

• Narasi pribadi mudah diuji oleh fakta administratif

Hingga kini polemik masih berlangsung di ruang publik digital, sementara tidak ada pernyataan resmi tambahan dari pihak terkait mengenai kembali ramainya data tersebut.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, jejak jabatan, laporan kekayaan, dan pernyataan personal dapat saling terhubung—dan dalam hitungan jam berubah menjadi perbincangan nasional. (nsp)