Berani Surati UNICEF Demi Setop MBG, Ketua BEM UGM Dapat Label "Penentang HAM" dari Natalius Pigai: Tak Boleh Mau Hilangkan Program Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pernyataan tegas terkait pihak-pihak yang menyuarakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan pro-rakyat lainnya. 

Menurutnya, tindakan yang ingin menghapus program tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” ujar Pigai saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas polemik yang melibatkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. 

Diketahui, Tiyo sempat menyurati UNICEF untuk meminta program MBG itu dihentikan karena dianggap menyedot anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk menangani ketidaksetaraan. 

Kritik tersebut dilandasi oleh keprihatinan atas kasus bunuh diri seorang siswa di NTT yang diduga dipicu oleh masalah ekonomi.

Baca Juga

KSP Bongkar Penyebab Keracunan MBG di Jaktim: Makanan Lewat Batas Aman hingga Masalah Gudang

Menanggapi hal itu, Pigai menjelaskan bahwa program-program seperti MBG, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan kampung nelayan, hingga swasembada pangan adalah cara negara hadir untuk menjamin hak hidup masyarakatnya. 

Ia menekankan bahwa rangkaian kebijakan tersebut sangat sejalan dengan prinsip HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” tegasnya.

Pigai menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma kekuasaan telah bergeser. 

Jika selama puluhan tahun takhta dan kekayaan negara identik dengan kepentingan kelompok elite, kini fokus tersebut dialihkan sepenuhnya kepada rakyat melalui program-program prioritas.

“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” tutur Pigai.

Meskipun mendukung iklim demokrasi yang memberikan ruang bagi kritik, Menteri HAM menyayangkan jika kritik tersebut justru bertujuan untuk menghapus program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kecil.