Dedi Mulyadi Bikin Gebrakan Lagi: Jamin Pasien Tak Mampu Jabar Non BPJS Dapat Perawatan di Kamar Kelas 3 Gratis

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat resmi menyepakati langkah strategis untuk menjamin layanan kesehatan bagi warga tidak mampu. 

Kebijakan ini menyasar warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan agar tetap mendapatkan pelayanan medis cuma-cuma di ruang rawat inap kelas 3.

Kesepakatan penting ini diputuskan dalam forum Musrenbang Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu (15/4). 

Kebijakan ini muncul sebagai respons cepat menyusul informasi mengenai perubahan skema pembiayaan peserta BPJS Kesehatan dari APBN.

Gubernur Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya usai pertemuan tersebut. 

"Barusan ditandatangani juga, soal kesehatan ada mereka yang sudah terjamin lewat BPJS, ada mereka yang belum terjamin. Yang belum terjamin tetapi mereka kategori tidak mampu, mau masuk dulu di ruang kelas 3 di rumah sakit tertentu yang ditunjuk, nanti dibiayai oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot," ujar Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Nilai Reaktivasi PBI BPJS Lambat, DPR: Jangan Presentasinya Bagus, tapi Fakta di Lapangan Beda

Langkah ini diambil semata-mata untuk menjamin setiap warga Jawa Barat mendapatkan akses pengobatan yang layak tanpa terhambat masalah biaya.

Tak hanya fokus pada urusan kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi pilar utama dalam Musrenbang tersebut. Pemerintah menargetkan wajib belajar minimal hingga jenjang SMA/SMK bagi seluruh masyarakat. 

Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi memaparkan dua strategi utama; pembangunan ruang kelas baru (RKB) secara masif serta pemberian subsidi bagi siswa kurang mampu, baik yang bersekolah di instansi negeri maupun swasta.

Di sisi lain, transformasi infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Pemprov Jabar kini mewajibkan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 7,5 persen dari APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Ambisinya jelas;  pada tahun 2029, seluruh jalan hingga pelosok desa harus terkoneksi dengan baik.

"Jadi 7,5 persen dari anggaran infrastruktur dari APBD itu bukan keinginan gubernur, tapi keinginan masyarakat. Tujuannya di 2029 konektivitas sudah terbangun sampai desa, tidak ada lagi jalan-jalan di desa yang buruk," tegas Dedi.

Fokus pembangunan ini tidak hanya terbatas pada akses jalan, tetapi juga menyentuh perbaikan irigasi dan penyediaan sarana air bersih yang ramah lingkungan.