MUI Sayangkan Kebijakan Pemerintah Longgarkan Sertifikasi Halal Bagi Produk Amerika: Jangan Dibeli!

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, merespons perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika yang tercatat dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Dalam kesepakatan itu pemerintah Indonesia melonggarkan sertifikasi halal untuk produk-produk impor asal Amerika Serikat, khususnya kosmetik dan alat Kesehatan.

Cholil menyayangkan kebijakan pemerintah yang melonggarkan sertifikasi halal untuk produk-produk AS tersebut.

Sumber :

• Tangkapan Layar Instagram @cholilnafis

"Sayang barang-barang Amerika ke sini (Indonesia) boleh enggak sertifikasi halal. Makanya kalau enggak ada sertifikasi halalnya enggak usah beli. Ibu Bapak enggak usah beli makanan-makanan yang enggak ada label halalnya, mengapa? khawatir tidak halal," ujarnya, dalam unggahan video di Instagram pribadinya @cholilnafis, dikutip Minggu (22/2/2026). 

Cholil menegaskan masyarakat agar tidak membeli produk-produk Amerika Serikat (AS) yang tidak memiliki sertifikasi halal.

Baca Juga

Inggris Terancam Resesi Ekonomi pada 2027 Jika Selat Hormuz Tak Kunjung Dibuka

"Jadi kalau besok barang-barang Amerika masuk tanpa label halal, tidak usah dibeli. Belanja yang ada label halalnya," kata Cholil.

Menurutnya, jika ada label halalnya berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap

"Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar Undang-Undang atau tidak? Tapi kita, umat tidak usah membeli produk di Indonesia ini, atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi. Biar lebih hati-hati," pungkasnya.

DPR Sentil Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal pembebasan sertifikasi halal terhadap produk impor Amerika Serikat (AS). 

Dia mengingatkan kepada pemerintah untuk menanggapi secara serius terkait pembebasan sertifikasi halal tersebut.

Menurut Singgih, kewajiban sertifikasi halal bukan dijadikan sebagai hambatan perdagangan. Namun, sebagai bentuk perlindungan konsumen penduduk Indonesia yang sekitar 87 persen beragama Islam.

“Sertifikasi halal bukan hambatan perdagangan. Ia adalah standar mutu, jaminan kepastian hukum, dan sekaligus kekuatan ekonomi nasional,” kata Singgih, Minggu (22/2/2026).

Dia menjelaskan Indonesia telah mengatur kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Selain itu, Singgih menilai kebijakan pelonggaran sertifikasi halal terhadap produk impor pangan, khususnya olahan pangan berbahan daging, sangat berdampak terhadap produk unggas dalam negeri.

Padahal industri unggas menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan hewani Indonesia.

Singgih khawatir pelonggaran sertifikasi halal akan menimbulkan ketimpangan regulasi antsra produk impor dan dalam negeri.

“Tidak boleh ada standar ganda. Jika pelaku usaha nasional harus melalui proses ketat dan berbiaya, maka produk pangan hewani impor juga harus tunduk pada standar yang sama. Ini soal keadilan dan kepastian hukum,” jelasnya.

Selain itu, dia juga khawatir akan berdampak terhadap tekanan harga dari peternak dan industri pengolahan domestik.

Singgih menyebut kebijakan itu juga bisa mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem jaminan halal nasional.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak melemahkan daya tahan industri perunggasan rakyat yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional,” tandas Singgih. (saa/muu)