Kadin Desak Prabowo Hentikan Impor 105 Ribu Pikap India, Dinilai Bisa “Memukul” Industri Otomotif Nasional

Jakarta, tvOnenews.com – Rencana impor besar-besaran kendaraan niaga dari India untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih menuai penolakan keras dari dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai berisiko melemahkan industri otomotif dalam negeri yang saat ini justru memiliki kapasitas produksi berlebih.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dapat merusak ekosistem manufaktur nasional yang tengah berupaya bangkit.

“Impor kendaraan jadi sama saja dengan membunuh industri nasional yang sedang tumbuh,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (22/2/2026).

Dinilai Bertolak Belakang dengan Agenda Industrialisasi

Kadin menilai langkah impor 105.000 unit kendaraan niaga tidak sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan manufaktur yang selama ini menjadi visi pemerintah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru membuat Indonesia kembali bergantung pada produk luar negeri, alih-alih memperkuat rantai produksi domestik.

Menurut Kadin, produsen otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional program koperasi tersebut. Apalagi, sebagian besar kendaraan produksi lokal telah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, yang berarti memberikan nilai tambah langsung bagi perekonomian nasional.

Baca Juga

Kemenkop Ungkap 30.000 Gedung Koperasi Merah Putih Segera Diresmikan Tahun Ini

Dengan kondisi itu, pengadaan dari dalam negeri dinilai akan lebih strategis karena dapat menggerakkan sektor industri, menyerap tenaga kerja, serta menjaga keberlangsungan investasi manufaktur yang sudah ada.

Impor Libatkan Dua Raksasa Otomotif India

Berdasarkan rencana pengadaan, kendaraan yang akan diimpor berasal dari dua produsen otomotif besar India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd. dan Tata Motors.

Total pengadaan mencakup 70.000 unit pikap 4x4 serta 35.000 unit truk roda enam yang akan didistribusikan secara bertahap sepanjang 2026 untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, rencana tersebut justru menimbulkan kekhawatiran karena dilakukan saat industri otomotif nasional masih menghadapi tantangan penurunan permintaan dan utilisasi pabrik yang belum optimal.

Industri Lokal Disebut Masih Punya Kapasitas Menganggur

Kadin menyoroti bahwa banyak fasilitas produksi kendaraan di Indonesia saat ini masih memiliki idle capacity atau kapasitas menganggur. Artinya, industri sebenarnya mampu meningkatkan produksi tanpa harus membangun fasilitas baru.

Jika pemerintah memilih produk dalam negeri, kapasitas yang belum terpakai itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program koperasi sekaligus menggerakkan kembali aktivitas manufaktur.

Sebaliknya, impor kendaraan jadi dinilai hanya akan mengalihkan manfaat ekonomi ke negara produsen, sementara industri lokal kehilangan peluang produksi dalam skala besar.

Potensi Efek Berganda Hingga Puluhan Triliun Rupiah

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kendaraan melalui produksi domestik dapat menciptakan efek ekonomi berantai yang signifikan.

Menurut perhitungan Kementerian Perindustrian, jika kebutuhan sekitar 70.000 unit saja dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka potensi backward linkage ekonomi dapat mencapai sekitar Rp27 triliun.

Efek berganda tersebut mencakup peningkatan permintaan bahan baku, aktivitas pemasok komponen, jasa logistik, pembukaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan penerimaan pajak.

Dengan kata lain, pengadaan lokal tidak hanya menghasilkan kendaraan, tetapi juga menggerakkan seluruh ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Risiko Kehilangan Momentum Penguatan Manufaktur

Kalangan dunia usaha mengingatkan bahwa keputusan impor dalam skala sangat besar dapat menciptakan preseden negatif bagi investor. Indonesia bisa dipandang lebih memilih menjadi pasar dibandingkan basis produksi.

Jika kondisi itu terjadi, investor otomotif berpotensi menahan ekspansi atau bahkan mengalihkan investasi ke negara lain yang lebih konsisten melindungi industrinya.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus mendorong transformasi industri manufaktur agar memiliki daya saing global dan tidak sekadar menjadi konsumen produk luar.

Program Koperasi Dianggap Tetap Bisa Jalan Tanpa Impor

Kadin menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih tidak harus dilakukan melalui impor kendaraan. Program tersebut tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan produksi nasional yang dinilai mampu menyediakan kendaraan operasional sesuai kebutuhan.

Dunia usaha berharap pemerintah mempertimbangkan kembali skema pengadaan agar selaras dengan strategi besar pembangunan industri nasional, sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap berputar di dalam negeri.

Desakan pembatalan impor ini kini menjadi perhatian karena menyangkut keseimbangan antara percepatan program ekonomi desa dan keberlanjutan sektor manufaktur strategis.

Jika keputusan tetap mengarah pada impor, pelaku industri khawatir Indonesia kehilangan peluang emas untuk memperkuat basis produksi otomotifnya sendiri di tengah persaingan global yang semakin ketat. (nsp)