Usai Kasus AKBP Didik, Divpropam Gelar Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri

Jakarta, tvOnenews.com – Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah tegas menjaga integritas internal setelah terungkapnya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan sejumlah anggotanya. Melalui pengawasan internal, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Divpropam) akan menggelar tes urine serentak terhadap seluruh personel di berbagai daerah.

Kebijakan ini menjadi respons langsung atas kasus narkoba yang menyeret eks Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Jakarta.

Perintah Langsung Kapolri untuk Bersihkan Internal

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran melaksanakan pemeriksaan urine secara serentak sebagai bentuk pengawasan menyeluruh terhadap anggota. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi personel yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Karo Penmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa tes urine akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum, mulai dari tingkat Mabes hingga satuan kewilayahan.

“Pemeriksaan urine akan dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh personel bersih dari narkoba,” ujarnya.

Baca Juga

Ragukan 7 Tampang dan Identitas Penabrak Ojol, Brigjen Agus: Saya Pastikan Itu Anggota Brimob

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan bagian dari upaya sistematis memperkuat disiplin, pengawasan, dan akuntabilitas di tubuh Polri.

Pengawasan Berlapis dari Pusat hingga Daerah

Pelaksanaan tes urine tidak hanya melibatkan pengawasan internal, tetapi juga membuka ruang pengawasan eksternal guna menjamin transparansi. Pemeriksaan akan dilakukan secara berjenjang dari Mabes Polri, polda, hingga satuan kerja di daerah.

Model pengawasan berlapis ini dirancang untuk mencegah celah penyimpangan sekaligus memastikan hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Polri menilai langkah ini penting untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik, terutama setelah kasus yang mencoreng institusi penegak hukum tersebut.

Kronologi Kasus Jadi Peringatan Keras

Kasus yang menjerat AKBP Didik bermula dari pengungkapan jaringan narkoba oleh aparat di Nusa Tenggara Barat pada Januari 2026. Penangkapan terhadap sejumlah pelaku sipil kemudian berkembang setelah penyidik menemukan indikasi keterlibatan anggota kepolisian.

Pengembangan perkara mengarah pada dugaan adanya aliran dana dan keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkotika. Dari hasil penyelidikan lanjutan, aparat menemukan barang bukti sabu dalam jumlah signifikan serta mengamankan sejumlah tersangka lain.

Kasus tersebut kemudian ditangani secara internal dan pidana, hingga berujung pada sidang etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap AKBP Didik.

Polri menegaskan, tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat narkoba, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan peredaran.

Komitmen Polri Perangi Narkoba dari Dalam

Tes urine serentak menjadi bagian dari strategi pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di lingkungan kepolisian.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga akan diikuti evaluasi disiplin, pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan internal.

Polri menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya merusak masyarakat, tetapi juga dapat menghancurkan kredibilitas aparat penegak hukum jika tidak diberantas hingga ke akar.

Sejalan Agenda Nasional Pemberantasan Narkoba

Langkah bersih-bersih internal ini juga disebut selaras dengan agenda nasional yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum dituntut menjadi garda terdepan sekaligus contoh dalam perang melawan narkotika.

Karena itu, Polri menilai penguatan integritas internal menjadi fondasi penting sebelum menjalankan penegakan hukum secara luas di masyarakat.

Jaga Kepercayaan Publik terhadap Institusi

Tes urine massal ini diharapkan menjadi momentum reformasi kultural di tubuh Polri, bukan sekadar langkah administratif. Dengan memastikan seluruh personel bebas dari penyalahgunaan narkoba, institusi ingin menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme.

Polri juga menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala, tidak berhenti pada pemeriksaan serentak ini saja.

Langkah tersebut menjadi pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkotika, di dalam institusi penegak hukum.

Dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas, Polri berharap kepercayaan masyarakat dapat terus diperkuat, sekaligus memastikan aparat benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang bersih. (nsp)