Kemnaker Jatuhkan Denda Rp4,48 Miliar ke 12 Perusahaan Pelanggar Aturan TKA, Terbanyak di Sulteng

“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Ismail.

Enam Provinsi, Terbanyak di Sulteng

Sebanyak 12 perusahaan yang dikenakan denda berasal dari enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah.

Jumlah perusahaan terbanyak yang terjaring berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar justru dijatuhkan kepada PT BAP yang berlokasi di Kalimantan Barat dengan nilai mencapai Rp2.172.000.000. Sementara itu, denda terbesar kedua dikenakan kepada PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp972.000.000.

Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar, menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi bersama tim pengawas dari Kemnaker pusat yang turun langsung ke lapangan.

“Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah,” ujar Rinaldi.

Baca Juga

KPK Duga Kasus RPTKA di Kemnaker Terjadi Sejak Era Menteri Hanif Dhakiri

Buka Ruang Pengaduan Publik

Selain penindakan langsung, Kemnaker juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA maupun penyalahgunaan izin kerja tenaga asing.

Setiap laporan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas pengawasan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam menjaga tata kelola ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan terhadap penggunaan TKA menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah dinamika investasi dan proyek-proyek strategis yang melibatkan tenaga ahli asing. Pemerintah menegaskan, penggunaan TKA bukan dilarang, tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak merugikan kesempatan kerja tenaga kerja dalam negeri.

Dengan total denda yang telah mencapai Rp4,48 miliar hanya dalam dua bulan pertama 2026, pemerintah memberi sinyal kuat bahwa pelanggaran aturan ketenagakerjaan, khususnya terkait TKA, tidak akan ditoleransi.

Ke depan, operasi pengawasan dipastikan akan terus digelar secara berkala di berbagai daerah. Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan, menjaga iklim investasi tetap kondusif, serta memastikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia berjalan optimal. (nsp)