Sosok di Balik Lahirnya THR di Indonesia, Bukan Purbaya atau Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, TNI, Polri, dan para pensiunan siap cair dalam waktu dekat. Proses pencairannya tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan dana Rp55 triliun untuk THR aparatur negara, meningkat dari Rp48,7 triliun pada tahun sebelumnya. Besarnya anggaran tersebut kembali menegaskan bahwa THR telah menjadi tradisi tahunan yang mengakar kuat dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.

Namun, di balik rutinitas pencairan yang kini dianggap biasa, ada satu sosok penting yang menjadi pencetus awal kebijakan THR di Tanah Air. Ia bukan menteri keuangan, bukan pula presiden saat ini.

Dialah Soekiman Wirjosandjojo.

Awal Mula THR dari Kebijakan Perdana Menteri

Pada 1951, Soekiman yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengambil langkah penting dengan memberikan tunjangan kepada pegawai negeri menjelang Lebaran. Kebijakan ini secara luas diakui sebagai titik awal lahirnya tradisi THR di Indonesia.

Baca Juga

THR ASN 2026 Segera Cair? Menkeu Pastikan Rp55 Triliun Siap, Pengumuman Tunggu Presiden Prabowo

Namun, pada fase awal tersebut, kebijakan hanya menyasar pegawai negeri. Buruh dan pekerja sektor swasta yang jumlahnya jauh lebih besar belum tersentuh kebijakan serupa.

Situasi ini memicu ketimpangan sosial. Para buruh mulai mempertanyakan mengapa tunjangan hari raya hanya dinikmati aparatur negara, sementara mereka yang bekerja di sektor swasta harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok tanpa tambahan penghasilan.

Tekanan Buruh di Tengah Krisis Ekonomi

Desakan agar THR juga diberikan kepada buruh muncul di tengah kondisi ekonomi nasional yang sangat rapuh pada era 1950-an. Dalam buku Ekonomi Indonesia 1800-2010 karya Jan Luiten van Zanden, disebutkan bahwa periode tersebut ditandai instabilitas politik, krisis keuangan, serta lonjakan harga bahan pokok.

Daya beli masyarakat anjlok, sementara kondisi fiskal negara nyaris bangkrut. Kaum buruh menjadi kelompok yang paling terdampak. Upah rendah membuat mereka hidup di ambang kemiskinan, dan menjelang Lebaran situasi semakin berat karena harga pangan melonjak tajam.

Di tengah tekanan itu, buruh mulai melakukan konsolidasi. Aksi mogok kerja dilakukan dalam beberapa tahun berikutnya dengan tuntutan utama: pemberian THR setara satu bulan gaji.