NasDem Soroti Reputasi Polisi di Kalangan Publik, Singgung Soal 'Buah Simalakama'

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha merespons soal reputasi institusi kepolisian yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Terlebih setelah beberapa kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Polri.

Peter menilai kasus-kasus yang pernah terjadi di masa lalu membuat publik memiliki pandangan negatif terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, hal ini seperti buah simalakama. Sebab, di satu sisi polisi harus bertindak tegas dalam mengatasi gangguan ketertiban. 

Namun, di satu sisi tindakan tegas itu berisiko menimbulkan pelanggaran. Khususnya jika tindakan tegas itu berujung ke luka atau kecelakaan. 

Ia menegaskan, negara tidak boleh menjalankan hukum berdasarkan reputasi masa lalu atau emosi kolektif.

Peter meminta supaya proses hukum berjalan sesuai fakta serta pembuktian yang objektif.

Baca Juga

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Kapolres Bima Kota Sebagai Tersangka TPPU

Fenomena yang terjadi, lanjutnya, ada bahaya pergseran dari asas praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah terhadap aparat.

Hal ini harus dihilangkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa khawatir bagi aparat setiap bertindak menjaga ketertiban umum.

"Sebaliknya, jika setiap tindakan aparat selalu dibenarkan tanpa evaluasi, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci," katanya, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, ia menambahkan terkait peran pers. Dirinya meminta supaya pers lebih objektif dan tidak menggiring opini.

Di satu sisi, media juga tidak boleh mengabaikan dugaan pelanggaran atau membenarkan sesuatu tanpa adanya verifikasi.

"Pers yang sehat adalah pers yang objektif, proporsional, dan berbasis fakta. Opini publik pun harus dibangun di atas informasi yang utuh, bukan asumsi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Peter mengatakan kepolisian bertanggung jawab untuk memperbaiki reputasi yang sudah beredar di publik.

Hal ini tak cukup jika hanya dilakukan melalui pernyataan dan harus ada langkah konkret, misalnya transparansi investigasi serta evaluasi internal.

“Jika kita membiarkan prasangka mendahului fakta, maka hukum akan digantikan oleh persepsi. Setiap kejadian harus dilihat secara objektif," tuturnya lagi. (iwh)