Ketua BEM UGM Ungkap Motivasinya Surati UNICEF Hingga Beri Tamparan Keras Untuk Pemerintah Soal MBG

tvOnenews.com - Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto dikabarkan mengirimkan surat ke UNICEF terkait hak-hak pendidikan di Indonesia dan mengkritik pemerintah mengenai program MBG.

Dirinya disebut-sebut menulis ‘What kind of world do we live in when a child loses his life because he cannot afford a pen and book?”.

Melalui tayangan YouTube Forum Keadilan TV, Tiyo Ardianto mengungkapkan alasannya mengapa ia tegas mengkritik pemerintah mengenai program makan bergizi gratis (MBG). 

Tiyo mengajak untuk merefleksikan peristiwa yang sangat ironi, dimana seorang siswa kelas 4 SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan bunuh diri karena tak bisa membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

Sementara pemerintah menggelontorkan uang untuk Board of Peace dengan angka yang fantastis.

“Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena yang seharga Rp10.000. Tetapi ironinya, pemerintah menggelontorkan Rp16,7 Triliun untuk board of piece bikinan Trump yang begitu kontroversial yang rasanya kita nggak percaya bahwa lembaga itu akan mampu memerdekakan Palestina,” ungkap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto pada tayangan YouTube Forum Keadilan TV.

Baca Juga

Menkeu: Pendapatan Negara Melonjak 23,9 Persen

Sumber :

• YouTube/forumkeadilanTV

Tak hanya itu, setiap hari pemerintah juga menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk makan bergizi gratis. 

“Disaat yang bersamaan juga, pemerintah menggelontorkan Rp1,2 triliun setiap hari. Atau kalau di total setahun Rp335 triliun untuk makan bergizi gratis,” ujarnya.

Ketua BEM UGM itu menilai pemerintah telah menghamburkan uang dengan jumlah besar yang diduga tidak untuk rakyat.

“Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak memutuskan bunuh diri  hanya gara-gara uang 10 ribu, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat,” sindir Tiyo.

Menurutnya, program makan bergizi gratis (MBG) itu tidak berpihak kepada rakyat. Penilaiannya bukan sekadar omongan belaka, ia jelaskan alasannya.

Menurutnya, program ini telah melanggar konstitusi mengenai mandatory spending anggaran pendidikan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar.

“Sejak awal mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen, baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan,” jelasnya.

“Di 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu fantastis, Rp757 Triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detilkan rinciannya kita akan temukan. Ternyata Rp223 Triliun dari Rp757 Triliun lebih dari 30 persen tidak untuk pendidikan. Tapi untuk badan gizi nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi dan itu problem pertama,” sambungnya menjelaskan. 

Berdasarkan penjelasannya, Tiyo Ardianto atas nama BEM UGM mengkritik keras kepada pemerintah Indonesia saat ini. 

“Kita tidak lagi bicara soal pribadi, ini adalah sikap lembaga yang saya disana menjadi juru bicara teman-teman di UGM. Ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini,” pungkasnya.

Setelah dirinya mengirimkan surat kepada UNICEF, muncul pemberitaan bahwa Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor kode negara Inggris.

Dirinya juga mendapatkan pesan dari peneror yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung.

Meski begitu, ia tidak takut karena ia sudah memperhitungkan resikonya.

(kmr)