Ketua BEM UGM Akhirnya Berani Jujur, Ungkap Alasannya Surati UNICEF Soal Program MBG

Tiyo Ardian lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 26 April. Di lingkungan kampus, Tiyo dikenal sebagai aktivis mahasiswa sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua BEM UGM.

Sebelum menembus kampus kerakyatan, dia menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta (Padmanaba), sekolah elite yang dikenal mencetak banyak tokoh intelektual.  

Selama memimpin BEM UGM, Tiyo Ardianto dikenal sebagai sosok yang independen.

Ia sering terlibat dalam berbagai pergerakan mahasiswa. Dirinya dikenal kritis terhadap kekuasaan dan politik praktis.

Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.

Pada Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Padang, Tiyo Ardianto mengambil langkah tegas.

Baca Juga

Gagas "Archipelagic Thinking", Tiyo-Dhana akan Serap Aspirasi Anak Muda untuk Masa Depan Indonesia

Ketua BEM UGM ini memutuskan untuk keluar dari BEM SI.

Alasannya, karena dia kecewa melihat Munas yang justru malah dihadiri pejabat politik dan negara.

Tiyo mengkritik kedekatan BEM SI dengan penguasa yang dinilai tidak mencerminkan nilai perjuangan mahasiswa yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa BEM KM UGM ingin tetap berpegang pada komitmen gerakan rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun dan bersikap independen tanpa harus masuk dalam struktur yang mempunyai kepentingan politik.

Ia juga mengutuk kekacauan yang terjadi pada musyawarah nasional tersebut.

Termasuk insiden bentrokan yang membuat beberapa mahasiswa terluka, dan menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara kekerasan yang merusak kesatuan gerakan.

Tiyo aktif membangun komunikasi lintas kampus dan berkomitmen agar gerakan mahasiswa lebih melebur dengan rakyat secara mandiri, tanpa komando yang berpotensi mengkooptasi atau menghilangkan independensi gerakan. 

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai buka suara terkait tindakan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Menurutnya tindakan BEM UGM itu adalah tindakan yang menentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF," kata Pigai, Jumat (20/2/2026).