Ketua BEM UGM Akhirnya Berani Jujur, Ungkap Alasannya Surati UNICEF Soal Program MBG

Pigai menegaskan, siapa pun yang ingin menghapus program tersebut berarti melawan prinsip HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya.

Pigai juga menyebut MBG selaras dengan harapan lembaga internasional.

"Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa," imbuhnya. 

Karena itu, ia mempertanyakan permintaan BEM UGM kepada UNICEF untuk menghentikan program tersebut.

“Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

"Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," tandas Pigai.

Latar Belakang BEM UGM Surati Unicef

Surat terbuka BEM UGM sendiri dikirimkan pada 6 Februari 2026 kepada UNICEF. Surat itu merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.

Dalam surat tersebut, BEM UGM menilai tragedi itu mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan.

Mereka menyoroti kesenjangan antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Ketua BEM UGM, Tiyo, dalam surat itu juga menyatakan angka-angka yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi di lapangan. Ia bahkan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasi sendiri.

Selain itu, mahasiswa menyoroti prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada persoalan kemanusiaan mendesak.

Meski demikian, Pigai tetap membuka ruang kritik selama ditujukan untuk perbaikan, bukan untuk meniadakan program.

“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.