Ketua BEM UGM Akhirnya Berani Jujur, Ungkap Alasannya Surati UNICEF Soal Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto menjadi sorotan belakangan ini setelah menyurati UNICEFF soal program makan bergizi gratis (MBG).

Setelah beberapa waktu, Tiyo pun akhirnya blak-blakan soal alasannya melakukan hal tersebut.

“Kita lihat juga presiden menyampaikan di berbagai pidatonya, cara beliau merespons berbagai kritik atas MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya,” kata Tiyo dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad, dikutip Rabu (25/2/2026).

“Hal yang paling mendasar saja soal pengalokasian anggaran. Kita sejak bulan September sudah mengkritik anggaran. Anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk MBG karena MBG sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi mengentaskan stunting. Lebih masuk akal pakai anggaran kesehatan ketimbang pendidikan,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung soal kasus bunuh diri yang menimoa siswa SD di NTT.

“Ironisnya saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk MBG. Itu puncak kemarahan publik yang kemudian BEM UGM merasa perlu merespons kebuntuan jalan-jalan perbaikan itu."

Baca Juga

PDIP Sebut Punya Data Rp223 Triliun Dana MBG Diambil dari Anggaran Pendidikan

"Saya rasa warga dunia harus membantu rakyat Indonesia untuk bantu selamatkan rakyatnya karena kita punya presiden yang tidak bisa dikasih tahu apa-apa,” tegasnya. 

Setelah menyurati UNICEF, Tiyo pun mengaku mendapatkan teror di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan LGBT.

“Mereka membuat gambar bertuliskan ‘Awas LGBT di UGM’ dengan foto saya,” kata Tiyo.

Tiyo menegaskan meskipun tidak memiliki kekasih, ia bukanlah bagian dari komunitas LGBT seperti yang dituduhkan.

“Saya tidak punya pasangan, tapi bukan berarti bisa seenaknya di-framing seperti itu. Bagi saya, narasi ini sangat menjijikkan," tegasnya.

Diketahui, Tiyo Ardianto menjadi perbincangan hangat setelah menyurati UNICEF soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan ia juga turut mengkritiki pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyebut "Rezim yang Bodoh dan Inkompeten".

Lalu siapa kah Tiyo Ardianto? Rupanya ia bukanlah orang sembarangan. Tiyo sebelumnya memang cukup sering menyuadakan suaranya.

Ia merupakan mahasiswa Program Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada. 

Tiyo terdaftar sebagai mahasiswa UGM dengan NIM 21476866FI04940 dan masuk sebagai peserta didik baru pada 16 Agustus 2021. Hingga Semester Genap 2024/2025, ia masih berstatus aktif.

Tiyo Ardian lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 26 April. Di lingkungan kampus, Tiyo dikenal sebagai aktivis mahasiswa sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua BEM UGM.

Sebelum menembus kampus kerakyatan, dia menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta (Padmanaba), sekolah elite yang dikenal mencetak banyak tokoh intelektual.  

Selama memimpin BEM UGM, Tiyo Ardianto dikenal sebagai sosok yang independen.

Ia sering terlibat dalam berbagai pergerakan mahasiswa. Dirinya dikenal kritis terhadap kekuasaan dan politik praktis.

Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.

Pada Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Padang, Tiyo Ardianto mengambil langkah tegas.

Ketua BEM UGM ini memutuskan untuk keluar dari BEM SI.

Alasannya, karena dia kecewa melihat Munas yang justru malah dihadiri pejabat politik dan negara.

Tiyo mengkritik kedekatan BEM SI dengan penguasa yang dinilai tidak mencerminkan nilai perjuangan mahasiswa yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa BEM KM UGM ingin tetap berpegang pada komitmen gerakan rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun dan bersikap independen tanpa harus masuk dalam struktur yang mempunyai kepentingan politik.

Ia juga mengutuk kekacauan yang terjadi pada musyawarah nasional tersebut.

Termasuk insiden bentrokan yang membuat beberapa mahasiswa terluka, dan menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara kekerasan yang merusak kesatuan gerakan.

Tiyo aktif membangun komunikasi lintas kampus dan berkomitmen agar gerakan mahasiswa lebih melebur dengan rakyat secara mandiri, tanpa komando yang berpotensi mengkooptasi atau menghilangkan independensi gerakan. 

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai buka suara terkait tindakan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Menurutnya tindakan BEM UGM itu adalah tindakan yang menentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF," kata Pigai, Jumat (20/2/2026). 

Pigai menegaskan, siapa pun yang ingin menghapus program tersebut berarti melawan prinsip HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya.

Pigai juga menyebut MBG selaras dengan harapan lembaga internasional.

"Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa," imbuhnya. 

Karena itu, ia mempertanyakan permintaan BEM UGM kepada UNICEF untuk menghentikan program tersebut.

“Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.

"Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," tandas Pigai.

Latar Belakang BEM UGM Surati Unicef

Surat terbuka BEM UGM sendiri dikirimkan pada 6 Februari 2026 kepada UNICEF. Surat itu merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.

Dalam surat tersebut, BEM UGM menilai tragedi itu mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan.

Mereka menyoroti kesenjangan antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Ketua BEM UGM, Tiyo, dalam surat itu juga menyatakan angka-angka yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi di lapangan. Ia bahkan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasi sendiri.

Selain itu, mahasiswa menyoroti prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada persoalan kemanusiaan mendesak.

Meski demikian, Pigai tetap membuka ruang kritik selama ditujukan untuk perbaikan, bukan untuk meniadakan program.

“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.