Data BPS dan Pemda dalam Pemulihan Bencana Sumut Tak Sinkron, DPR Ingatkan Risiko Bantuan Salah Sasaran
- dpr.go.id
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi X DPR RI menemukan adanya ketidaksinkronan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah terkait dampak banjir di Sumatera Utara.
Perbedaan data ini dinilai berisiko membuat penyaluran bantuan meleset dan tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menegaskan pencocokan data menjadi hal krusial karena pemerintah pusat menggunakan data BPS sebagai rujukan resmi penetapan bencana.
"Tentunya kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS," ujar Sofyan Tan pada Rabu (25/2/2026).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan, paparan dari dinas di daerah tidak sepenuhnya sejalan dengan data yang diterima DPR dari BPS.
"Sedangkan dari yang disampaikan itu tidak sinkron dengan yang kita terima di BPS tersebut. Nah karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran," lanjutnya.
Ia mengingatkan, kekeliruan pendataan bisa berdampak pada pemborosan anggaran dan temuan administratif.
"Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu, karena itu pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mencocokkan data baik daripada BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita," ucapnya.
Selain persoalan data, Sofyan Tan juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana.
Ia menilai penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh belum terlihat signifikan.
"Ya, kita belum melihat bahwa pemulihan yang menyangkut infrastruktur itu berjalan dengan baik. Itu hanya bantuan-bantuan logistik dan sebagainya. Tetapi yang menyangkut tentang visi kan ini baru mulai dengan anggaran yang dana revitalisasi. Dan termasuk juga bahwa kita itu selalu melihat bahwa persoalan visi saja, kita tidak melihat yang non-visi," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap trauma psikologis korban, khususnya siswa, guru, dan orang tua.
"Masalah persoalan yang menyangkut psikologisnya itu trauma dan sebagainya, itu kan tidak terlalu diperhatiin. Nah karena itu, ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai alih yang di bidang untuk bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut. Baik terhadap siswa maupun terhadap guru dan mungkin orang tua dan sebagainya,” tegasnya.
Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan penanganan dampak banjir, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.
"Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk melakukan satu, membentuk satu panja. Panja yang menyangkut tentang pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut," kata Sofyan.
"Dan tentu akan diikuti dengan menverifikasi berbagai data yang ada dan melakukan kunjungan di tempat tersebut," pungkasnya. (rpi/muu)
Load more