Kopdes Merah Putih Disebut Bakal Gantikan Indomaret-Alfamart, Begini Penjelasan Mendag

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan polemik pembatasan ritel modern di tengah penguatan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih bukan ranah pemerintah pusat. Kewenangan penuh pengaturan gerai ritel modern berada di tangan pemerintah daerah, sesuai rencana tata ruang masing-masing wilayah.

Pernyataan itu disampaikan Budi untuk merespons wacana pembatasan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart seiring ekspansi Kopdes Merah Putih di daerah. Ia menekankan, kerangka regulasi sudah jelas dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sesuai peraturan perundangan, kan perizinan untuk ritel modern itu kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi sesuai dengan rencana RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, jadi saya pikir pemerintah daerah akan bijak ya di dalam mengembangkan koperasinya untuk kemakmuran desa tersebut,” jelas Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kepala daerah memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ritel modern dan penguatan Kopdes Merah Putih. Apalagi koperasi desa merupakan entitas ekonomi milik masyarakat setempat, sehingga keuntungan yang dihasilkan diharapkan kembali untuk kesejahteraan desa.

“Karena kooperasi desa kan milik desa, sehingga apapun yang dihasilkan untuk kemakmuran masyarakat desa atau pemerintah desa. Sehingga pemberdayaan ekonominya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Budi menegaskan, pemerintah pusat tidak dalam posisi membatasi ritel modern secara sepihak. Sebaliknya, ia mendorong pola kemitraan yang saling menguatkan antara ritel, distributor, dan koperasi desa agar ekosistem distribusi tetap sehat.

Baca Juga

Cegah PHK P3K, Bulan Ini Pemerintah Pusat Transfer Rp18,9 Triliun ke Daerah

Ia juga menjelaskan, koperasi desa diarahkan menjadi pusat distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat pedesaan. Skema ini diharapkan membuat arus barang dan kebutuhan pokok lebih efisien, sekaligus memperkuat daya tawar ekonomi desa.

Pada akhirnya, pemerintah berharap kebijakan yang proporsional di tingkat daerah mampu memperkuat koperasi tanpa memicu konflik pasar.

“Jadi kita nanti mengharapkan Kopdes Merah Putih itu menjadi lebih proporsional sehingga menjadi lembaga yang memang kuat dan lembaga yang mempunyai fungsi untuk memperdayakan ekonomi di desa,” tandas dia. (agr/nba)