Impor Kain Cacahan Disorot, Mendag Pastikan Tak Bisa Lolos Tanpa Laporan Surveyor

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri, termasuk impor kain cacahan untuk sektor tekstil dan daur ulang, pemerintah memastikan setiap barang yang masuk tetap melalui pengawasan ketat.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menegaskan, mekanisme laporan surveyor (LS) menjadi pagar utama agar impor tidak disalahgunakan dan benar-benar dipakai untuk kebutuhan industri.

“Kan gini, kan sebelum impor kan ada LS-nya, laporan supervisor. Jadi dipastikan barangnya memang barang untuk bahan baku industri. Ya, jadi ada-ada laporan supervisor. Persyaratannya kan,” kata Budi, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, laporan surveyor merupakan dokumen wajib sebelum barang impor masuk ke wilayah pabean Indonesia.

Skema ini memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi awal atas jenis, volume, dan peruntukan barang-termasuk kain cacahan yang kerap menjadi sorotan karena potensi penyimpangan.

“Jadi dipastikan enggak ada masalah, karena sebelum ke sini ada LS, laporan surveyor selama ini kan ada,” kata Budi.

Baca Juga

Dongkrak Insentif Pajak! Pemerintah Genjot Industri Padat Karya, PPh 21 Ditanggung Negara Sepanjang 2026

Budi menjelaskan, sistem LS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan untuk memastikan barang yang masuk sesuai ketentuan dan tidak mengganggu industri dalam negeri.

Dengan verifikasi di negara asal maupun sebelum pengapalan, risiko penyalahgunaan dapat ditekan sejak awal.

Ia menambahkan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran pasokan bahan baku dan perlindungan industri domestik. Industri tekstil dan manufaktur tetap membutuhkan bahan baku impor tertentu, namun pengawasannya tidak boleh longgar.

Pengawasan melalui laporan surveyor, lanjutnya, telah menjadi prosedur standar dalam proses impor bahan baku industri dan terus dijalankan secara konsisten.

Mekanisme ini juga menjadi bagian dari sistem transparansi dan akuntabilitas arus barang masuk ke Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah momentum penguatan kerja sama dagang Indonesia-Amerika Serikat, termasuk penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) senilai US$38,4 miliar yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum yang digelar US-ASEAN Business Council.

Dengan pengawasan berlapis melalui LS, pemerintah memastikan impor, termasuk kain cacahan, tetap mendukung produksi nasional tanpa membuka celah praktik yang merugikan industri dalam negeri. (agr/dpi)