Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Disorot, Bima Arya Sentil Gubernur Kaltim: Anggaran Harus Masuk Akal

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberi peringatan tegas kepada Gubernur Kalimantan Timur terkait rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Ia meminta agar anggaran tersebut dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip kewajaran serta kepentingan publik.

Sorotan ini muncul setelah terungkap adanya alokasi anggaran pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dengan nilai yang dinilai sangat tinggi. Menurut Bima Arya, pembelian kendaraan dinas seharusnya tidak melampaui batas kewajaran, terlebih di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja. Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Bima menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri tidak melarang pengadaan fasilitas penunjang kerja kepala daerah. Namun, ia mengingatkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, bukan sekadar gengsi jabatan.

“Kita sarankan untuk disesuaikan kembali dengan harga yang wajar,” lanjutnya.

Peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Bima Arya mengingatkan masih berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada Februari 2025. Surat edaran itu secara jelas mengimbau seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam menyusun dan merealisasikan anggaran, khususnya belanja yang bersifat fasilitas pejabat.

Baca Juga

Kejaksaan Negeri Magetan Tetapkan Ketua DPRD Suratno dan Lima Orang Lainnya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir

Surat edaran tersebut menekankan tiga aspek utama dalam penggunaan APBD, yakni urgensi, kebutuhan, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan kata lain, setiap kebijakan anggaran harus mampu dijelaskan relevansinya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

“Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025 yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, dan manfaat bagi warga dalam alokasi APBD,” tegas Bima Arya.

Sorotan terhadap anggaran mobil dinas ini pun memicu reaksi publik dan elite politik daerah. Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar ramai diperbincangkan setelah muncul penjelasan dari Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Ia menyatakan bahwa pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.