Kritik PDI Perjuangan Soal MBG Disorot, Pengamat Dorong Fokus pada Manfaat untuk Rakyat

Dalam pandangannya, resistensi terhadap program baru kerap muncul karena adanya perubahan orientasi kebijakan. Namun perubahan tersebut, menurut Aiman, merupakan bagian dari proses adaptasi negara terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Setiap kebijakan besar pasti memunculkan pro dan kontra. Yang terpenting adalah memastikan tujuan utamanya tetap pada kesejahteraan rakyat,” kata dia.

Aiman juga mengingatkan agar narasi publik yang berkembang tetap proporsional dan berbasis data. Ia menilai, perdebatan yang sehat akan membantu publik memahami tujuan dan manfaat program, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

“Ruang kritik harus dijaga, tapi dengan bahasa yang mendidik dan berorientasi solusi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap kebijakan negara bisa terus terpelihara,” tuturnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Menurut Aiman, langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam kerangka itu, MBG dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini rentan terhadap persoalan gizi.

Baca Juga

Permasalahan Fiskal Era Prabowo Subianto Disebut Akibat Warisan Presiden Sebelumnya

“Negara hadir bukan hanya lewat regulasi, tapi juga lewat tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar. MBG adalah contoh konkret dari kehadiran itu,” katanya.

Ia berharap, ke depan diskusi publik mengenai MBG dapat berlangsung lebih produktif dan berimbang. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi bahan perdebatan politik, tetapi benar-benar berkembang menjadi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

“Kalau semua pihak fokus pada tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat, maka perbedaan pandangan justru akan memperkaya kebijakan. Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat sederhana: kebutuhan dasar terpenuhi dan masa depan anak-anak terjamin,” pungkas Aiman. (nsp)