Kritik PDI Perjuangan Soal MBG Disorot, Pengamat Dorong Fokus pada Manfaat untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik seiring munculnya beragam pandangan dari kalangan politik. Sejumlah kritik yang disampaikan politisi dari PDI Perjuangan memicu diskusi luas mengenai arah dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun di tengah perdebatan, pengamat menilai dialog ini seharusnya diarahkan pada substansi utama, yakni pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan, melihat polemik MBG sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam sistem politik terbuka, namun perlu diimbangi dengan konsistensi terhadap keputusan yang telah disepakati bersama dalam forum resmi negara.

“Perdebatan kebijakan itu sah dan penting. Namun yang tak kalah krusial adalah menjaga kesinambungan antara sikap politik di ruang publik dengan keputusan yang diambil dalam mekanisme kenegaraan, seperti Rapat Paripurna DPR,” ujar Aiman, Minggu (29/2/2026).

Menurutnya, diskursus mengenai MBG seharusnya tidak terjebak pada tarik-menarik kepentingan elite atau sekadar pembahasan teknis anggaran. Ia menekankan bahwa di balik angka-angka dan tabel perencanaan, terdapat realitas sosial yang perlu menjadi titik pijak utama.

“Di lapangan, persoalannya sederhana. Masih banyak anak-anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan layak. Masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian. MBG hadir untuk menjawab persoalan dasar itu,” katanya.

Baca Juga

Purbaya Belum Putuskan Pemangkasan Anggaran MBG, Tunggu Bertemu Kepala BGN Baru

Aiman menilai, program MBG mencerminkan upaya negara memperkuat peran dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, khususnya generasi muda. Dalam konteks ini, ia melihat kritik dan masukan sebaiknya diarahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan program, bukan meniadakan esensinya.

“Perbedaan pendapat seharusnya mendorong perbaikan. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, mari dibahas secara konstruktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, MBG memiliki dimensi strategis jangka panjang karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gizi yang cukup sejak usia dini berpengaruh besar terhadap kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan.

“Ini bukan hanya soal hari ini. Ini investasi jangka panjang bagi bangsa. Anak-anak yang gizinya terpenuhi akan tumbuh lebih sehat dan siap menghadapi tantangan ke depan,” jelasnya.

Dalam pandangannya, resistensi terhadap program baru kerap muncul karena adanya perubahan orientasi kebijakan. Namun perubahan tersebut, menurut Aiman, merupakan bagian dari proses adaptasi negara terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Setiap kebijakan besar pasti memunculkan pro dan kontra. Yang terpenting adalah memastikan tujuan utamanya tetap pada kesejahteraan rakyat,” kata dia.

Aiman juga mengingatkan agar narasi publik yang berkembang tetap proporsional dan berbasis data. Ia menilai, perdebatan yang sehat akan membantu publik memahami tujuan dan manfaat program, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

“Ruang kritik harus dijaga, tapi dengan bahasa yang mendidik dan berorientasi solusi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap kebijakan negara bisa terus terpelihara,” tuturnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Menurut Aiman, langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam kerangka itu, MBG dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini rentan terhadap persoalan gizi.

“Negara hadir bukan hanya lewat regulasi, tapi juga lewat tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar. MBG adalah contoh konkret dari kehadiran itu,” katanya.

Ia berharap, ke depan diskusi publik mengenai MBG dapat berlangsung lebih produktif dan berimbang. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi bahan perdebatan politik, tetapi benar-benar berkembang menjadi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

“Kalau semua pihak fokus pada tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat, maka perbedaan pandangan justru akan memperkaya kebijakan. Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat sederhana: kebutuhan dasar terpenuhi dan masa depan anak-anak terjamin,” pungkas Aiman. (nsp)