Eks Menlu Ungkap Presiden Tengah Berhitung Ulang Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Usai Serangan Sepihak Amerika Serikat-Israel ke Iran

Hassan kemudian menilai pertemuan berlangsung cair, karena dialog berjalan dua arah, dan Presiden terbuka terhadap berbagai usulan.

“Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.

- Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam, membahas posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza setelah serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu, Presiden Prabowo berdiskusi dengan tokoh-tokoh mengenai masa depan BoP.

“(BoP) kami bahas, tetapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir, apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” kata Noer Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Periode 2001–2009, saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, selepas pertemuan.

Hassan Wirajuda beserta sejumlah mantan menteri luar negeri turut terlibat dalam diskusi kebangsaan yang digelar oleh Presiden Prabowo pada Selasa malam.

Baca Juga

Kapolri Dipanggil Presiden Prabowo ke Hambalang, Bahas soal Apa?

Dalam acara itu, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin juga turut hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo.

Kemudian, ada pula ketua umum partai-partai politik yang punya perwakilan di DPR RI, perwakilan dari dunia usaha, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Hassan menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memberikan gambaran mengenai eskalasi di negara-negara Teluk di Timur Tengah berikut dampaknya terhadap Indonesia.

Presiden juga mengajak seluruh tokoh berdiskusi mengenai posisi Indonesia di tengah lemahnya posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hukum serta aturan internasional (rule-based order) yang sulit ditegakkan manakala yang melanggar ialah negara-negara kuat.

"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak dan gas," ujar Hassan, yang merupakan menteri luar negeri era pemerintahan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.